SURABAYA, Beritalima.com|
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi menyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.
Meski begitu, pernyataan resmi Khofifah yang terkesan “mendadak” itu juga mengundang tanya banyak pihak.
Di sisi lain, di hari yang sama, Rabu (10/1/2024), terjadi pengumuman yang mencolok, di mana Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Timur, Adhy Karyono, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan dukungan resmi untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Pengumuman dukungan ini disampaikan pada Rabu (10/1/2024).
Keputusan ini menjadi sorotan mengingat Khofifah adalah sosok penting di Jawa Timur, dan dukungannya dapat memberikan pengaruh signifikan pada arah dukungan politik di wilayah tersebut.
Di hari yang sama dengan pengumuman dukungan tersebut, Sekda Pemprov Jatim, Adhy Karyono, menjadi pusat perhatian setelah diperiksa oleh KPK.
Pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Adhy Karyono juga merupakan mantan Kepala Biro Perencanaan Kemensos tahun 2020.
Pemeriksaan Adhy Karyono dilakukan oleh KPK dari pagi hingga siang hari. Selain Adhy, KPK juga memanggil lima saksi lainnya terkait tersangka Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW).
Antara lain, Hartono Laras (mantan Sekretaris Jenderal Kemensos), Eric Khosasi (swasta), Irfan Suhadi (staf Group Damon Indah Berkah), Metta Ariesta Soepardi Wongkaren (wiraswasta), dan Said Agust Putra (Direktur PT Mitra Energi Persada Tbk).
Ali Fikri, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, menyampaikan bahwa hari ini pihaknya memanggil enam saksi untuk terus mengungkap dugaan korupsi tersebut.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat di tengah gejolak politik dan upaya penegakan hukum di Indonesia.(Yul)
