MADIUN, beritalima.com- Sekda Kota Madiun, Jawa Timur, menilai ada sepuluh titik rawan bagi ASN untuk melakukan perbuatan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Madiun, H. Maidi, saat menjadi nara sumber Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun, di gedung Diklat, Jalan Duku, Kota Madiun, Senin 18 September 2017.
Menurut H. Maidi, pertama yakni terkait dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Kemudian pada sektor pengadaan barang dan jasa. Lalu sektor pajak, sektor kepabeanan dan bea cukai serta sektor migas.
“Kalau kita melihat yang ini (APBN dan APBN), ini yang rawan. Ini rawan. Kedua pengadaan barang jasa. Kita merasa pengadaan barang dan jasa itu nilainya besar sekali. Pelaksanaannya, biayanya rendah. Terjadilah ‘kikuk-kikuk’ (korupsi). Tapi insya Allah sekarang sudah berhenti,” kata H. Maidi.
Lebih lanjut H. Maidi menjelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa, tidak satupun orang yang bisa mempengaruhi. “Saya sebagai ketua tim anggaran, tidak pernah mengajari seperti itu. Semuanya pakai aturan dan harus mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.
Keenam yakni keuangan perbankan, kemudian sektor BUMN dan BUMD, sektor pendapatan atau penerimaan negara, sektor pelayan umum dan terakhir sektor investasi. Karena pada sektor terakhir tersebut, anggarannya cukup besar.
“Yang berbahaya sektor pelayanan umum. Tiga empat hari yang lalu, ada orang sifatnya ngiming-ngimingi (memberi janji). Pak Sek (Sekda), sekarang kok serba sulit. Sudahlah tidak usah susah-susah, minta berapa,” katanya.
Tapi jendralnya ASN di Pemkot Madiun ini, tidak tergiur dengan iming-iming. Karena semua harus sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Bahkan nanti sesuai rencana, APBD Kota Madiun 2018, akan minta pendampingan KPK dan BPK agar tidak terjadi korupsi.
“Sehingga nanti semua aman. Semua akan dikoordinasikan. Biar ASN bisa tidur nyenyak, karena penegak hukum ikut di dalamnya,” terang H. Maidi. (Dibyo).
Foto: Dibyo/beritalima.com
