Stabilitas makro ekonomi akan berdampak pada inflasi. Tingkat inflasi Jatim selalu lebih rendah daripada nasional. Tahun 2015 Jatim 3,08 %, sedangkan nasional 3,35 %. Kinerja TPID Provinsi Jatim diakui pusat terbaik di Jawa bahkan dinilai berprestasi, maka diharapkan bisa mengendalikan perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat, investasi dan produktivitas.
Hal itu diutarakan Sekda Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MSi dihadapan para Ketua TPID Kab/ Kota Se Jatim pada acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah, di H JW Marriot Surabaya, Jum’at (9/9).
Menurutnya, untuk sinkronisasi & percepatan Implementasi Program Pengendalian Inflasi TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jatim, dipandang perlu adanya program kerjasama antar daerah yang diinisiasi oleh Pemda. Maka, dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan kerja sama MoU antara TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama antara BUMD Provinsi dan Kab/ Kota.
Penandatangan diwakili 16 Ketua TPID yang hadir yaitu dari Bojonegoro, Lamongan, Sumenep, Malang, Probolinggo, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo, Lumajang, serta dari Kota Malang, Proboliggo, Kediri, Madiun, dan Kota Blitar.
“Penandatangan kerja sama ini, diharapkan tidak hanya seremonial tapi hendan knya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit. Keselarasan langkah TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota harus bisa menopang perkembangan perekonomian Provinsi dan Kabupaten/ kota,” pesannya.
Sementara itu Kepala Perwakila Bank Indonesia Beni Siswanto selaku Pengarah TPID Jatim mengatakan, meski TPID dinilai inovatif dan berprestasi, tidak boleh berpuas diri, masih dirasakan masih lemahnya kelembagaan.
“dengan siergititas TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota diharapkan bisa menghapus mata rantai yang kurang efisien sehingga terbentuk harga pangan yang wajar di pasaran. (**)
