JAKARTA – Pemerintah daerah seluruh Indonesia menyuarakan kegelisahan mereka atas rencana penurunan signifikan dana transfer ke daerah tahun 2026. Hal itu mengemuka dalam audiensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berlangsung di lantai 3 Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan RI, Selasa (07/09/2025).
Pantauan media ini, Purbaya kumpulkan APPSI dan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa diwakili oleh Sekretaris Daerah, Sadali Ie, yang hadir mewakili Gubernur. Pertemuan itu membahas dinamika terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta perkembangan sosial, politik, dan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.
Sadali mengungkapkan, dalam rancangan anggaran tahun 2026, Provinsi Maluku hanya akan menerima sekitar Rp1,787 triliun untuk dana transfer, dengan DAK nonfisik sebesar Rp465,6 miliar. Jumlah ini menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya dan dinilai berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan di daerah.
“Semua Gubernur kompak menyampaikan harapan agar pemerintah pusat meninjau kembali penurunan dana transfer ini, karena dampaknya akan terasa langsung pada pelaksanaan program strategis di daerah, termasuk yang berkaitan dengan Program Strategis Nasional (PSN),” ujar Sadali.
Selain isu TKDD, pertemuan itu juga membahas permasalahan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga paruh waktu yang hingga kini masih membebani keuangan daerah. Para Gubernur meminta agar pembayaran gaji PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga APBD tidak semakin terbebani.
“Kita berharap apa yang disampaikan para Gubernur ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama Menteri Keuangan,” lanjut Sekda.
Menanggapi hal tersebut, menurut Sekda, Menteri Keuangan menyatakan bahwa seluruh masukan akan ditampung dan dikaji lebih lanjut, mengingat sejumlah ketentuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Masukan dari para Gubernur akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan lebih lanjut di internal Kementerian Keuangan,” kata Sadali sesuai pernyataan Menteri.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal yang dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah. Bagi Maluku, penurunan dana transfer berarti tantangan besar dalam menjaga kesinambungan program prioritas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kepulauan. (ulin)
