TRENGGALEK, beritalima.com
Antisipasi para pemudik yang pulang kampung mendekati bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek pun telah menyiapkan tempat karantina. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) karena dimungkinkan terbawa oleh para pemudik yang datang dari berbagai daerah dimana mereka selama ini tinggal.
Menurut informasi yang di himpun beritalima.com, Pemkab bahkan telah menyiapkan setidaknya 152 gedung Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Trenggalek sebagai ruang isolasi selama masa inkubasi Covid-19.
Namun ternyata, dinamika dilapangan berkata lain. Khususnya di Kecamatan Pogalan, dari 10 gedung SD yang semula direncanakan siap menjadi lokasi, pada prakteknya menuai penolakan. Ada 2 SD menyatakan ketidak siapannya untuk memfasilitasi para pemudik ketika memerlukan ruang karantina.
“Kedua SD tersebut adalah, SD Negeri 2 Ngulankulon dan SD Negeri 2 Gembleb yang masing-masing ada di Desa Ngulankulon serta Desa Gembleb,” sebut Camat Pogalan, Dilly Dwi Kurniasari kepada beritalima.com, Sabtu (11/4/2020).
Alasan keduanya, lanjut Dilly sapaan akrab dari camat wanita ini, pihak sekolah telah di komplain oleh beberapa wali murid dan masyarakat lingkungan yang menolak ketika sekolah tempat anak-anak mereka menuntut ilmu dijadikan ruang karantina. Dikhawatirkan, nantinya ketika ada peserta karantina yang positif terpapar virus bisa menularkan wabah pandemi tersebut kepada peserta didik atau bahkan lingkungan sekitar dari sekolah dimaksud.
“Untuk menghindari gejolak dimasyarakat, akhirnya ini tadi kami jajaran Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan_red) Pogalan beserta aparatur pemerintah desa mencarikan alternatif pemindahan lokasi sementara yakni di kantor desa setempat sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan,” imbuhnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto di konfirmasi melalui sambungan Handphone (HP) menyatakan jika pihaknya belum menerima laporan terkait masalah penolakan dari kedua SD itu.
“Kami belum menerima laporan secara resmi mengenai masalah dilapangan tersebut, apalagi sampai ada penolakan oleh Sekolah atau lingkungan,” kata Sekda.
Menurut dia, Pemkab mempersiapkan fasilitas karantina untuk para pemudik ini sebenarnya merujuk pada instruksi Gubernur Jawa Timur dengan mendelegasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) di tiap daerah untuk menyediakan lokasi isolasi yakni gedung Sekolah Dasar. Nantinya, dari tiap sekolah itu ada tiga ruang kelas yang akan digunakan untuk karantina. Upaya ini dilakukan karena kepulangan pemudik, diprediksi tidak bisa dihindari sehingga Gubernur menghimbau kepada para kepala daerah untuk melakukan antisipasi.
“Dasar penentuan ini karena gedung SD tersebar di setiap desa. Selain itu, hanya dipilih SD dengan lokasi akses jalan yang mudah dijangkau dan dekat dengan puskesmas. Semua harus intensif, dimana sekolah yang dijadikan isolasi wajib tetap terjaga dan sesuai standar protokol kesehatan. Namun, ketika ada permasalahan seperti yang disampaikan tadi ya kita harus mencari solusi terbaik. Setelah ini akan kita kordinasikan dulu dengan Plt Kepala Dinas Dikpora serta stakeholder terkait lain,” pungkasnya. (her)
