SURABAYA, beritalima.com | Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tengah menggenjot Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE dengan dikeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim. Selain itu juga dibentuk tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2022 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188.469/KTPS/013/2022.
“Selama ini Jatim memang menggenjot SPBE sebagai bagian dari usaha digitalisasi sistem. Sekarang ini kita sedang briefing untuk SPBE pelayanan publik yang terdampak,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono saat menjadi keynote speaker di Business Insight “Accelerate Your Business Performance Through Digital Transformation” di Hotel DoubleTree by Hilton Hotel Surabaya, Selasa (21/3).
Untuk itu, sekdaprov yang akrab disapa Adhy itu menjelaskan, pengembangan sistem digital dan kerjasama dengan sejumlah pihak menjadi penting. Sebab, dengan begitu, percepatan peningkatan pelayanan dapat terwujud.
“Sekarang semua reformasi birokrasi itu berhubungan dengan digitalisasi. Dan juga bagaimana menggandeng perusahaan maupun instansi terkait untuk mendigitalisasj pelayanan publik ini,” imbuhnya.
Di Jatim sendiri, terangnya, usaha tersebut termasuk dalam program pemerintah yang disebut CETTAR atau Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif.
Indikasi capaian dari program CETTAR ini, ujar Adhy, dihitung dengan Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Cettar (Sibekisar). Dan karena setiap kabupaten/kota secara konstan mengimplementasikan CETTAR, indeks SPBE JATIM berada di angka 3,3 atau tergolong baik.
“Selain itu kita punya strategi IKI, atau inisiatif, kolaborasi, dan inovasi. Karena itu kita lihat banyak sekali inovasi yang berkembang di Jawa Timur. Dan harus diingat kalau inovasi tidak hanya sekedar membuat aplikasi baru, tapi juga mengembangkan sistem yang sudah ada,” jelasnya.
Lebih jauh, mantan Staf Ahli Kemensos RI itu mengungkapkan, Jatim sendiri memiliki Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK). Di mana, kompetisi ini digunakan sebagai inkubator inovasi daerah untuk diikutsertakan dalam kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
Dari upaya pengembangan budaya inovasi itu, jumlah inovasi pada 2022 lalu mencapai 213. Tak heran, Jatim menjadi provinsi kluster inovasi pertama di Indonesia. Pasalnya, sejauh ini sudah ada 34 inovasi yang mendapatkan penghargaan sebagai finalis atau Top Inovasi Terpuji dalam KIPP yang diselenggarakan oleh KemenPANRB.
“Berikutnya, kita melihat pengaplikasian SPBE lewat kemajuan Mall Pelayanan Publik atau MPP kita. Jatim punya yang terbanyak, ada 17 yang sudah launching. Delapan menyusul dan tinggal launching. Sedangkan 6 kabupaten/kota juga yang sedang membangun,” ujarnya.
“Sekarang sudah lari lagi. Jadi kita bukan cuma sekedar menargetkan ke MPP konvensional, tapi sudah digital. Ini akan segera kita uji coba di Banyuwangi,” tambah Adhy.
Dirinya kemudian menekankan kembali bahwa perkembangan birokrasi memang akan selalu mengarah ke digitalisasi sistem. Maka dari itu, penyiapan SDM juga menjadi hal vital untuk menyukseskan visi tersebut.
“Maka tidak henti-hentinya kita terus kerjasama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tuturnya.
Sementara itu, Executive Vice President PT Telkom Regional V Djatmiko mengungkapkan kebanggaan Telkom menjadi bagian dari pelayanan Jawa Timur. Ke depannya, ia berharap kerjasama yang terjalin akan semakin erat.
“Kami siap memberikan dukungan kepada Pemerintah Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga skor SPBE kita ini bisa kita pertahankan dari tahun ke tahun,” ucapnya.
Di akhir, Djatmiko juga menjelaskan, keterlibatan pelaku industri, pemerintahan, akademisi, media, dan komunitas di era digitalisasi ini memang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi semasa Covid kemarin masyarakat dipaksa untuk mengakselerasi penggunaan teknologi digital. Sehingga sinergitas dalam digitalisasi sistem juga harus ditingkatkan.
(red)
