JAWA TIMUR, beritalima.com – Sekda Prov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM di depan Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) Prof. Dr. Ermaya Suradinata mengusulkan untuk menambahkan mata kuliah manajemen keuangan khususnya akuntansi.
“Penambahan mata kuliah manajemen keuangan saya rasa penting khususnya di bidang akuntansi, sebab saat ini Pemprov Jatim sudah menggunakan laporan keuangan berbasis akrual,” ungkapnya saat ini membuka sosialisasi penempatan purna praja IPDN berbasis kompetensi di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Kamis (21/07).
Ia menjelaskan, para lulusan telah IPDN didesain untuk memiliki kualitas di bidang ilmu kepamongprajaan. Maka konsekuensi yang muncul sebagian besar alumni IPDN berkiprah di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, faktanya saat ini kompetensi lulusan IPDN tidak hanya difungsikan pada jabatan kepamongprajaan yang ada di lingkup Pemda. Karenanya para lulusan IPDN mesti dibekali ilmu manajemen keuangan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya.
Ditambahkan, seiring dengan meningkatkanya kebutuhan instansi pemerintahan terhadap kualitas lulusan IPDN di tengah kebijakan moratorium penerimaan CPNS, banyak ditemui alumni IPDN yang bertugas di Pemprov. Berdasarkan data per Juli 2016 terdapat 109 alumni IPDN di Pemprov Jatim. Terdiri dari 19 alumni APDN, 35 alumni STPDN, dan 55 alumni IPDN. “Bahkan Pemprov Jatim memasukkan materi mengenai kompetensi alumni IPDN dalam Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemprov Jatim,” imbuhnya.
Selain itu, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, lulusan IPDN juga ditunttut untuk menjadi kader pemerintahandalam negri yang profesional. UU ASN juga telah menghilangkan sekat dalam status kepegawaian seorang pegawai negri sipil. “Dengan demikian status pegawi daerah maupun pegawai pusat telah dihilangkan,” terangnya.
Menurutnya, seorang lulusan IPDN memiliki peluang untuk berkompetisi denngan Aparatur Sipil Negara pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Tidak terkecuali pada lingkup Kementrian maupun Lembaga setingkat Kementrian lainnya. “Oleh sebab itu saya berharap para user/ pengguna lulusan IPDN di daerah, agar memberdayagunakan lulusan IPDN dengan bijak,” harapnya.
Lebih lanjut disampaikan, isu pendayagunaan lulusan IPDN menjadi hal yang sangat krusial terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karenanya dibutuhkan komitmen untuk memberdayagunakan aparatur agar penyelenggaraan pemerintahan sukses di semua level. “Menempatkan orang yang tepat pada bidang yang tepat penting dilakukan guna mencapai visi misi organisasi pemerintah daerah,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim Siswo Heroetoto, SH, M.Hum, serta Kepala BKD kabupaten/kota se Jatim.
(** )
