Didepan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional
Sekretaris Daerah Prov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM memaparkan keunggulan inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan di Prov. Jatim didepan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (24/11).
Ia mengatakan, Jatim adalah provinsi yang sangat menarik karena semua inovasi ada dan telah dimulai sejak lama. “Jatim cukup beruntung karena mendapat kunjungan dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, karena membuktikan bahwa Jatim adalah provinsi dengan inovasi terbanyak dan menjadi contoh nasional,” ungkap Sukardi.
Dijelaskan, dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi Pemprov Jatim telah melakukan inovasi di bidang mental aparatur dan manajemen perubahan yakni dengan menerapkan 10 budaya malu aparatur. Bahkan budaya malu tersebut telah dimasukkan dalam Pergub Jatim No. 75/2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Jatim. “Untuk menjadikan birokrasi bersih dan akuntabel kami merasa mental aparaturnyalah yang harus dibenahi terlebih dulu,” tegasnya.
Di sisi akuntabilitas, Pemprov Jatim selalu bekerjasama dengan seluruh kab/kota untuk melakukan perbaikan dan inovasi, hasilnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh Pemprov Jatim tahun 2015 mendapat predikat A dengan nilai 80,4. Sedangkan dalam hal akuntabilitas keuangan Pemprov Jatim telah menerima opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali yakni tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015.
“Disamping kinerja akuntabilitas kinerja dan keuangan yang cukup membanggakan, Pemprov Jatim juga telah melakukan efisiensi kelembagaan 10 hingga 15% dibanding Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya. Dalam melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja kami juga telah membuat aplikasi e-anjab.jatimprov.go.id,” terangnya.
Ia menambahkan, upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan pelayanan publik diantaranya dengan melakukan gelar pameran pelayanan publik setiap tahun dan lomba inovasi pelayanan publik. Gubernur juga menerbitkan surat kepada semua SKPD untuk membuat inovasi atau biasa dikenal One Agency One Innovation. Selain itu masyarakat juga bisa melakukan pengaduan melalui Biro Organisasi bekerjasama dengan Ombudsman. “Inovasi kita upayakan sebagai suatu gerakan pembudayaan,” imbuhnya.
Pemprov Jatim juga menerapkan Quick Wins pada pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), ATM Samsat, Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (P2BJ), Bursa Kerja (Ayo Kerja) oleh Disnakertransduk, Koperasi Wanita, serta Koperasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Berkat inovasinya Pemprov Jatim juga mendapat penghargaan top 35 Inovasi Pelayanan Publik. “Dari semua penghargaan inovasi yang diperoleh Pemprov Jatim tidak terlepas dari kebijakan yang telah dibuat Gubernur Jatim, dukungan bupati dan walikota, penggunaan Teknologi Informasi (TI) serta peran serta masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketum Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo menyampaikan, kunjungan itu bertujuan agar inovasi yang telah dijalankan di Jatim dapat berkelanjutan melalui perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini penting dilakukan karena Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional bertugas memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan reformasi birokrasi. “Semoga inovasi Pemprov maupun kab/kota di Jatim terus berkembang dan diperbaiki jika ada kekurangan, disamping itu juga bisa menjadi barometer provinsi lain di Indonesia,” urainya.(**).
