SURABAYA, beritalima.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM mengusulkan agar kenaikan pangkat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan secara online. Usulan itu ia sampaikan karena dirinya melihat, kenaikan pangkat secara online dapat memudahkan badan kepegawaian dalam menjaring ASN tanpa mengumpulkan berkas yang banyak dan bertumpuk.
Usulan tersebut disampaikannya pada saat menghadiri Rapat Persiapan Munas III Forsesdasi 2018 di Hotel JW Marriot Surabaya, Senin (26/3) malam.
Saat ini, sebut Akhmad Sukardi, Pemprov Jatim melalui BKD, telah melakukan langkah-langkah dengan merekam seluruh data kepegawaian, sehingga setiap pegawai memiliki tanggung jawab terhadap kenaikan pangkatnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kenaikan pangkat yang dilaksanakan oleh jajaran Pemprov Jatim saat ini sudah melalui online dan tidak paperless. Tugas BKD hanya merekam seluruh data pegawai secara mandiri, sehingga kenaikan pangkat dari pegawai tidak perlu diingatkan untuk mengumpulkannya berkas. Setiap pegawai cukup melengkapi persyaratan sesuai sistem yang diterapkan. .
“Semua bisa terdeteksi dan ini yang kami usulkan agar bisa dimasukkan dalam materi pembahasan pada Munas ke III Forsesdasi di NTB pada pertengahan tahun ini,” tegasnya.
Selain kenaikan pangkat, Sekdaprov juga berharap agar pada Munas nanti juga dibahas tentang sistem pensiun yang bisa terintegrasi dengan PT Taspen secara online. “Jadi bagi mereka yang telah pensiun, dana pensiun bisa langsung keluar dan dinikmati manfaatnya bagi pegawai ASN karena datanya telah diinput secara online,” jelasnya.
Tak lupa, ia mengusulkan pada saat Munas ke III Forsesdasi nanti, pegawai ASN seluruh Indonesia sudah memperoleh remunerasi yang besarannya ditentukan oleh masing masing daerah sesuai dengan besaran anggaran yang dimiliki.
Remunerasi tersebut, lanjut Sukardi adalah cita-cita seorang pimpinan birokrasi atau Sekda. Karena mereka mengharapkan agar setiap ASN mampu menyicil rumah, membeli kendaraan bermotor dan menyekolahkan anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.
“Cita cita saya, seluruh pegawai ASN bisa cicil rumah dan tidak perlu menyewa lagi. ASN juga mampu membeli kendaraan bermotor dan menyekolahkan anak tanpa harus pusing memikirkannya dengan cara memberikan remunerasi yang layak,” tegasnya disambut tepuk tangan oleh seluruh Sekda di Indonesia yang hadir.
Sementara itu, Sekdaprov Jateng sekaligus Ketua Umum Forsesdasi Dr. Ir Sri Puryono mengatakan, pada Munas ke III di NTB nanti, Forsesdasi akan membahas beragam isue strategis, sensitif dan kritis. Diantaranya, pertanggungjawaban serta pemilihan pengurus Forsesdasi.
Ia menerangkan, bahwa Forsesdasi ingin membahas lebih dalam kejelasan kelembagaan yang menjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota.
Salah satu contohnya adalah Bakesbangpol, Bakorwil hingga Inspektorat yang kewenangannya akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya keberadaannya kembali lagi berada di provinsi.
Tak hanya itu, isue pengalihan aset seperti terminal dan jembatan timbang juga dibahas pada Munas ke III di NTB. “Nantinya, dalam munas ke III kami akan mengundang Komisi ASN, Kemendagri hingga KPK untuk memberikan pendapat sekaligus masukan nya terkait perkuatan tugas dari Sekda yang ada di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (rr)
