Tangerang Selatan, beritalima.com| – Seiring dengan kebijakan Pemerintah soal penghematan anggaran Pemerintah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menekankan, efsiensi mesti dimaknai dengan momentum perbaikan system kerja.
“Efisiensi bukan berarti menurunkan produktivitas. Justru ini saatnya kita memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas,” ujarnya saat memimpin Rapat Kerja Pembahasan Usulan Anggaran Tahun 2027 di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten (26/2).
Indra menggarisbwahi, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja kelembagaan. Ia menambahkan, pada 2026 DPR RI menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden. Namun, katanya, efisiensi harus dimaknai sebagai momentum perbaikan sistem kerja.
Oleh karenanya, sambung Indra, dinamika efisiensi menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI, terutama dalam menjaga kualitas dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.
Sehingga, saat penyusunan anggaran 2027, harus mempertimbangkan prinsip efektivitas, urgensi, serta relevansi terhadap tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Indra meminta seluruh program disusun secara selektif dan berbasis kebutuhan mendasar, bukan sekadar rutinitas administratif. Diingatkan Indra pentingnya menghilangkan potensi pemborosan serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Anggaran harus menjadi instrumen kinerja, bukan sekadar daftar kegiatan. Kita ingin efisiensi justru memperkuat kualitas pelayanan dan dukungan kelembagaan,” paparnya. Dikemukakan, Setjen DPR RI harus mampu menunjukkan tata kelola anggaran yang disiplin dan transparan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja organisasi.
Jurnalis: abri/rendy
