Kota Malang, beritalima.com | Akibat konflik internal ditubuh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Malang Jawa Timur, pasca penundaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI yang digelar pada Sabtu (17/12/2022) lalu, kini konflik itupun berdampak pada cabor yang lain di KONI Kota Malang. Hingga para Cabor meminta audiensi langsung dengan Walikota Malang dan Ketua DPRD.
Dikatakan Rudi Hartono Seketaris Umum FORKI salah satu cabor karate menyampaikan, bahwa dampak langsung pada cabor akibat polemik ini adalah, terkait dana hibah yang tidak akan ditandatangani oleh Walikota dan DPRD hal itu justru akan merugikan semua cabor.
” Karena dana hibah ini merupakan, dana andalan bagi seluruh cabor, seandainya dana ini tidak dicairkan maka ini akan kesulitan bagi semua cabor. Karena dana itu merupakan dana terbesar yang merupakan dana harapan semua cabor untuk pembinaan dan menciptakan atlet terbaik di setiap cabor. Tanpa dana itu mustahil Kota Malang mencetak atlet terbaik,” ungkap Rudi kepada wartawan usai melakukan audensi dengan walikota Malang, Senin (26/12/22).
Rudi juga mengungkapkan bahwa dalam Musorkot, FORKI menyatakan sikap dan berpihak pada yang benar dimana, calon ketua KONI harus memenuhi tahapan tahapan maupun seleksi dan berpegang pada AD/ART sesuai dengan aturan.
“Kitab sucinya jelas sesuai dengan arahan Walikota dan Ketua DPRD, bahwa ada tiga pelanggaran utama yang dilakukan oleh incumben,” terangnya.
Yang pertama, menurut Rudi bahwa soal undangan harus diserahkan kepada semua cabor minimal 15 hari sebelum Musorkot. Dan yang kedua materi Musorkot itu harus diserahkan kepada seluruh cabor minimal satu minggu.
” Yang ketiga ini, sangat serius sekali perlu diperhatikan adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sampai sekarang belum ada penyelesaiannya, sehingga dari ketiga ini cukup bagi kami sebagai salah satu cabor FORKI, harus berpihak kepada orang yang benar,” tandasnya.
Redaksi : Santoso
