JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah kembali mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin virus Corona (Covid-19) produksi Sinovac, menambah 1,2 juta dosis vaksin jenis yang sama awal Desember lalu. Pemerintah juga terus bekerja sama dengan produsen vaksin AstraZeneca dan Novavax untuk pembelian masing-masing 50 juta dosis vaksin. Menkeu menyatakan, ketersediaan vaksin diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Menanggapi ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Hj Anis Byarwati menyampaikan pandangan, terdapat dua kebijakan utama yang bakal berpengaruh kepada pemulihan ekonomi yakni vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.
Banyak analisis mengkaitkan pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan vaksin Covid-19, dimana pemulihan ekonomi sangat bergantung kepada keberhasilan vaksin. Namun, terkait vaksin, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi.
“Ini terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah,” kata Anis.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyatakan, selain faktor vaksin, Pemerintah perlu menitikberatkan pentingnya menjaga agar ekonomi mampu bertahan dan terakselerasi di tengah pandemi. “Untuk itu efektivitas kebijakan ekonomi dalam menjaga daya tahan ekonomi dengan mendongkrak faktor permintaan (demand), sangat krusial,” tegas Anis.
Anis menegaskan, faktor demand ini terkait demand untuk konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, ia menekankan, “Peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, penyaluran kredit serta pembiayaan dari perbankan, sangat penting untuk dipacu,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
