JAKARTA, Beritalima.com– Pembenahan sistemik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sektor ketenagakerjaan dan kemandirian ekonomi dengan mengerem bahkan menyetop laju utang harus menjadi agenda prioritas Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan.
Pembenahan sistemik JKN, kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini kepada Beritalima.com, Rabu (23/10), terutama kepada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Fraksi PKS DPR RI, kata Jazuli, sampai saat ini masih tetap menolak kenaikan iuran BPJS karena pihaknya memandang tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif. “Jangan ketidakberesan sistem costnya dibebankan kepada rakyat,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten tersebut.
Mengenai sektor ketenagakerjaan, lanjut Jazuli, bagaimana kementerian yang dipimpin Ida Fauziah tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk dapat menyerap banyak Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa dan menumbuhkan secara masif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Presiden Jokowi sudah menjanjikan untuk menyiapkan ‘omnibus law’ sebagau regulasi cipta tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM ketika acara pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Oktober lalu. .
“Ini klop dengan inisiatif RUU Fraksi PKS yaitu RUU Kewirausahaan Nasional. Jadi Pak Jokowi tidak usah repot-repot lagi menyusun RUU dari awal,” jelas pria kelahiran Bekasi kata Jazuli.
Terkait dengan sektor kemandirian ekonomi, jelas Jazuli, Fraksi PKS DPR RI tidak hanya meminta Jokowi mengerem bahkan menyetop laju hutang negara untuk kemudian melunasinya, mewujudkan kedaulatan pangan hingga swasemba serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu kepada potensi dan Sumber Daya Nasional (SDN).
“Terus terang kami dari Fraksi PKS khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan masifnya impor tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri.”
Mayoritas menteri yang dipercaya duduk dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), kata Jazuli, bukan orang baru. Sebagian sebagian besar mereka adalah kolega di parlemen sehingga dirinya yakin para menteri itu akan mudah beradaptasi dan bersinergi dengan DPR.
“Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian sehingga rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan. Selamat bekerja,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
