JAKARTA, beritalima.com– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan garda terdepan menjaga keamanan dan berperan sentral dalam mempertahankan persatuan bangsa.
Karena itu, politisi senior Partai Golkar tersebut, mendorong Markas Besar (Mabes) TNI melalui Komando Daerah Militer (Kodam) untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografis, demografi hingga sosial budaya terutama dalam mengantisipasi aksi radikalisme ataupun terorisme yang mengancam bangsa dan negara Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Bambang di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/7), ketika diminta komentarnya terkait dengan kenaikan tunjangan yang diberikan negara kepada Babinsa seperti diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada 4.555 Babinsa di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Jalan Pajajaran, Kota Bandung, kemarin.
Seperti diberitakan, Babinsa Tipe A mendapat kenaikan tunjangan dari Rp 104.000 menjadi Rp 900.000 perbulan dan Tipe B dari Rp 440.000 menjadi Rp 1.200.000/bulan.
“Selaku pimpinan DPR RI, saya mengucapkan selamat kepada Babinsa atas kenaikkan tunjangan itu,” kata Bamsoet.
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah ini juga meminta Komisi I DPR dan Komisi II DPR mendorong TNI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Babinsa dan aparat desa untuk saling berkoordinasi dalam menghadapi isu-isu yang mengancam persatuan dan kesatuan serta menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi dalam arahannya mengatakan, Babinsa berperan besar untuk mengantisipasi berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di masyarakat yang mengancam kondusifitas keamanan negara.
“Babinsa berada di bagian paling depan dalam mengantisipasi radikalisme, terorisme. Babinsa jangan sampai radikalisme dan terorisme berkembang kemana mana karena bisa meresahkan masyarakat,” kata Jokowi.
Ditambahkan, salah satu isu yang perlu diantisipasi sedari dini Babinsa adalah kabar yang mengatakan jika dirinya sebagai pemimpin dan lambang negara memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia ( PKI) serta paham paham komunisme.
“Saya berikan contoh (isu yang perlu diantisipasi) misalnya isu yang mengatakan presiden Jokowi itu PKI. Itu isu yang beredar di bawah (akar rumput) dan di survei-survei itu muncul,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi membantah hal itu. Dia memastikan tidak ada silsilah dalam keluarganya yang berhubungan dengan PKI atau komunisme. “Logikannya saudara bisa menjelaskan kepada masyarakat. PKI dibubarkan tahun 65 saya lahir tahun 61. Apa mungkin ada PKI balita. Logikanya sih gitu saja. PKI itu jelas organisasi terlarang,” ucap Jokowi.
Dikatakan, isu dan hoax seperti itu sangat mudah menyebar baik melalui saluran elektronik, media sosial dan lain-lain. “Jangan sampai isu-isu ini meresahkan rakyat kita. Yang namanya politik bisa meresahkan masyarakat,” demikian Joko Widodo. (akhir)
