Jakarta, beritalima.com| – Dampak Perang AS-Israel versus Iran yang berdampak akan ditutupnya Selat Hormuz, Legislator dan Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyebut insiden ini eskalasi serius yang bukan hanya mengancam stabilitas regional, tapi juga berdampak terhadap tatanan geopolitik dan ekonomi global secara menyeluruh termasuk Indonesia akan sangat terdampak.
“Konflik terbuka antara dua kekuatan regional ini meningkatkan risiko konfrontasi berskala besar dan dapat menyeret keterlibatan aktor global lain. Ini bukan hanya isu kawasan, tapi krisis yang berpotensi mendunia,” ujar Amelia kepada media (4/3).
Menurutnya, pemerintah Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dengan mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi serta mematuhi prinsip hukum internasional. Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya Indonesia mendorong deeskalasi dan inisiasi dialog internasional guna mencegah meluasnya konflik.
Namun, Amelia tak berhenti pada aspek politik luar negeri. Ia secara lugas menyoroti potensi dampak langsung terhadap Indonesia, khususnya dalam sektor energi dan ekonomi. Penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz yang menjadi imbas dari ketegangan di Timur Tengah dinilainya sebagai perkembangan serius yang harus diantisipasi dengan cepat dan komprehensif.
“Selat Hormuz adalah urat nadi pasokan energi dunia. Sekitar 20 persen minyak global melintasi jalur itu setiap harinya. Gangguan di sana hampir pasti akan mengguncang harga minyak global, dan Indonesia—sebagai negara net importir—akan sangat terdampak,” jelasnya.
Data Kementerian ESDM tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia masih dipenuhi lewat impor. Bila harga minyak melonjak, maka tekanan terhadap APBN akan meningkat, begitu pula subsidi energi, nilai tukar rupiah, inflasi, hingga daya beli masyarakat.
Amelia mendorong pemerintah segera memperkuat koordinasi antar-lembaga, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Langkah ini penting untuk menyusun skenario mitigasi fiskal dan moneter, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas distribusi energi nasional tetap terjaga.
“Pemerintah tidak bisa bersikap reaktif. Ini waktunya bersiap dengan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga ICP (Indonesia Crude Price) jika konflik makin memanas,” tambah legislator dari Dapil Jawa Tengah VII itu.
Tak hanya fokus pada cadangan energi dan diversifikasi pasokan, Amelia mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap WNI yang berada di kawasan terdampak. Ia meminta agar pemerintah memiliki langkah diplomatik cepat serta respons evakuasi yang terstruktur.
Secara internasional, ia mendesak Kementerian Luar Negeri untuk lebih aktif dalam memanfaatkan forum multilateral, termasuk mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengambil peran nyata sebagai mediator dan penjaga perdamaian internasional.
“DK PBB tidak boleh diam. Mereka punya mandat menjaga perdamaian. Kita butuh langkah tegas dan kolektif agar krisis ini tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif,” serunya.
Jurnalis: rendy/abri
