JAKARTA, beritalima.com – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian RI dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan, Pengamanan serta Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS tahun 2018.
Jumat, 28 September 2018, sekitar
Pukul 09.30 WIB, di Ruang Sriwijaya Kementerian PANRB, Menpan RB Syafrudfdin memberikan pengamanan seleksi ujian CPNS. Menurutnya tidak ada satu hal pun yang direkayasa oleh pihak siapapun. Namun dari pihak Kepolisian dapat melmbantu dan mengawasi.
“Penandatanganan ini untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 berlansung aman, kompetetif, adil, objektif, berish dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya,” ujar Menpan Rb Syafrudin usai Mou di Kantor Kenpan RB.
Lebih lanjut dikatakan Syafrudin, meskipun BKN sudah menggunakan IT tapi juga perlu diback up oleh pihak pengamanan. Sebagaimana terjadi joki dan percaloan. Menpan dapat meminta Kepolisian untuk menangkap, karena kalau tidak ditangkap bisa banyak yang terjadi. Masih ditegaskan Menpan RB Syafruddin, Negara menyiapkan tenaga – tenaga untuk dipelosok – pelosok, oleh karena itu yang diniatkan negara dapat berjalan baik.
“Kita menjalankan amanat yang sudah disepakati, kita melakukan ini dengan setulus-tulusnya dan tidak perlu dicurigai. Kita menginginkan tenaga – tenaga yang kredibel terutama guru – guru dan tenaga – tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh negara,” tandasnya.
Lebih lanjut ditambahkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, bahwa Menpan telah memperkcil resiko agar tidak sampai terjadi gejolak. Namun yang dikhawatirkan Kapolri adalah perekrutan yang tidak transfaran hingga muncul joki dan percaloan. “Kita akan mengikis joki dan calo sampai tingkat Kabupaten/Kota,” imbuhnya. dedy mulyadi
