Jakarta, beritalima.com| – Meski Pemerintah terkesan tak terlalu peduli dengan peringatan 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung, namun berbeda bagi sebagian anggota masyarakat yang menilai tentang semangat KAA tersebut masih menyala dan relevan gerakannya hingga kini.
Dalam diskusi menarik digelar kerjasama Praksis (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesuit) dan ICG (Indonesia Consulting Group) di Kolese Kanisius Jakarta (28/11), kedua pembicara, Baskara T. Wardaya dan Hendrajit, sama-sama mengulas secara mendalam bagaimana peran penting peristiwa bersejarah berskala intermasional di Bandung (Jawa Barat), yang terjadi pada 18-24 April 1955.
Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institut (GFI) mengajak para peserta diskusi untuk menyelami sejarah sebelumperistiwa KAA 1955, dimana benih kebangkitan para pemimpin di negara Asia-Afrika sudah mulai tumbuh.
Indonesia telah memainkan peran cukup besar sejak tahap perencanaan hingga konferensi berskala internasional tersebut terselenggara dengan sukses dan gilang gemilang.
“Sejak Bung Hatta, selaku Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif pada 1948, maka sejak saat itu Indonesia punya haluan yang jelas dan tegas dalam ikut mewarnai perkembangan dunia internasional namun dengan tetap bebas dari kendali dan arahan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, pada satu pihak, dan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, pada pihak lain, dua kutub bertentangan yang terlibat dalam Perang Dingin ketika itu,” ujar Hendrajit.
Setahun sebelum KAA (1954), di Colombo, kisah Hendrajit Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ali Sastroamidjojo (ada saran dari Presiden Soekarno), Indonesia telah mengusulkan adanya suara dari negara yang baru merdeka terkait situasi dunia yang tidak stabil, berkecamuknya Perang Dingin antara blok Barat dan Timur, serta masih banyaknya negara yang sedang berjuang untuk merdeka.
Bersama India (Jawaharlal Nehru), Burma (sekarang Myanmar, U Nu), Pakistan (Muhammad Ali) dan Indonesia (Ali Sasro), lalu gagasan ini dimatangkan menjadi KAA, yang akhirnya tereujud dan dihadiri oleh 23 negara Asia dan 6 dari Afrika.
Dari KAA ini, diputuskan beberapa hal penting yang dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration, antara lain: pererat kerja sama di kawasan Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan; menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia, dan Maroko dari penjajahan Prancis; menuntut pengembalian Irian Barat (sekarang Papua); menentang diskriminasi dan kolonialisme serta Ikut aktif memelihara perdamaian dunia.
Nah, menurut Baskara T. Wardaya, sejarawan dan Kepala Divisi Riset dan Advokasi Praksis, momentum KAA di Bandung menjadi sebuah kekuatan moral dan juga menakutkan bagi negara kolonial. Karena, dalam situasi Perang Dingin dimasa itu, negara colonial masih ingin menjadikan negara bekas jajahannya untuk tetap berpihak kepadanya meski sudah merdeka.
“Dengan kata lain pada masa dekolonisasi, pihak Barat (dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutu masing-masing) masih ingin mendikte pilihan-pilihan nasional dan internasional dari negara-negara di Asia dan Afrika. Dalam kondisi demikian, banyak negara bekas penjajah masih memandang penduduk negara-negara bekas jajahan sebagai kelompok orang yang inferior, yang cara berpikir dan cara hidupnya tidak setara dengan penduduk negara-negara Barat yang “maju” dan sebagainya,” papar Baskara.
Itu sebabnya, gerakan moral serta kekuatan politik dari KAA ini menjadi musuh yang menakutkan bagi pihak kolonial. Dengan segala cara, solidaritas yang tumbuh dari benih KAA berupaya diputuskan jaringannya oleh negara kolonial.
Namun, sejarah membuktikan, kelanjutan gerakan KAA melahirkan pengelompokkan lainnya dari negara yang baru merdeka. Seperti, ulas moderator Rahadi Wiratama dari ICG, munculnya kekuatan Selatan, Non Blok, dan lain sebagainya.
Relevansi dari KAA ini, memang harus terus menyala dalam konteks kekinian. Tergantung dari para pimpinan negara yang ada dalam gerakan Selatan atau dikenal dengan Global South, dalam menghadapu tantangan internasional yang lebih kompleks. “Isu perubahan iklim”, tambah Rahadi, “ menjadi tantangan serius semua negara saat ini. Karena yang mengalami kerugian dari perubahan iklim adalah semua masyarakat internasional.”
Jurnalis: abri/dedy
