Semen BUMN Tidak Terserap Pasar, China Lakukan Predatory Pricing di Indonesia

JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menunjukan keberpihakan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk pada bidang industri semen.

Bila tidak ada keberpihakan dari pemerintah kepada perusahaan plat merah tersebut, ungkap politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjawab Beritalima.com di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2), itu bakal merugikan BUMN sehingga tidak mampu menambah devisa negara.

Dikatakan Amin, produksi PT Semen Indonesia saat ini 120 juta ton. Namun, ditengah gencarnya pemerintah membangun infrastruktur lima tahun terakhir seperti jalan, bendungan dan perumahan lima tahun terakhir, semen prduksi BUMN hanya terserap pasar 70 juta ton sehingga surplus 50 juta ton.

Tidak habisnya produksi PT Semen Indonesia diserap pasar karena adanya produksi semen swasta dari pabrik-pabrik baru di beberapa daerah. Namun, yang menjadi persoalan karena Pemerintahan Jokowi membiarkan masuk semen impor dari China yang menjual harga jauh lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri.

Sebetulnya, lanjut Amin, kwalitas semen produksi dalam negeri tidak kalah dibandingkan dengan semen impor termasuk dari China. Selain itu, harga jual semen Indonesia juga paling murah dibanding dengan harga semen di negeri tetangga termasuk China.

Harga Semen Indonesia berkisar 58 USD/ton, sedangkan China menjual dalam negeri mereka 98 USD/ton. Namun, semen dari China yang masuk ke Indonesia dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga produk BUMN Semen.

Hal tersebut terjadi karena adanya predatory pricing yang sudah cukup lama diterapkan China. Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan tertentu. Dan, ini sudah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN dan Perdagangan.

Kalau predatory pricing tersebut dibiarkan, kata Amin, ini sangat berbahaya buat industri semen dalam negeri. Karena itu, untuk menyelamatkan industri semen dalam negeri, Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada BUMN Semen dengan jalan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No: 07/2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen.

Seperti diketahui, Permendag itu ditanda tangani pada era Kemendag dipimpin Enggartiasto Lukita. Bekas politisi Partai Golkar itu ketika menjabat Menteri Perdagangan dikenal sebagai pejabat yang suka impor. Bahkan beras impor yang sempat membusuk atau kedaluarsa sehingga tak layak konsumsi diimpor pada era Enggar Menteri Perdagangan.

Selain merevisi Permendag No: 07/2018, Komisi VI DPR RI dalam rapat dengan pimpinan BUMN Semen di Gedung Nusantara I, Selasa (18/2) petang juga meminta Pemerintah untuk melakukan moratorium pendirian pabrik semen baru. (akhir)