Jakarta | beritalima.com – Aparatur Sipil Negara Profesional yang bisa menjalankan administrasi pemerintahan dan menjalankan pembangunan. Salah satu yang utama adalah ASN, aparatur pemerintah dalam negeri salah satu poros pemerintahan di daerah. Beda dengan pemerintahan di beberapa negara lain seperti Commonwealth, pemerinthaan dalam negerinya tidak terlalu banyak fokus pada pemerintahan.
Ujar Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian saat sambutan Seminar Nasional dalam rangka HUT Ke-80 RI dan Kemendagri, sekitar pukul 09.30 Wib di ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lt.3, pada Selasa (19/8/2025).
“Tapi juga ada bidang-bidang lain termasuk masalah keamanan dan ketertiban dalam negeri. Sehingga ada beberapa negaranya, kita lihat unsur-unsur keamanan, penegakan hukum juga ada di dalam pemerintahan negeri,” terangnya.
Ia pun menjelaskan umumnya negara Commonwealth, seperti misalnya di Singapura, Malaysia, ada imigrasi, biaya cukai, kemudian kepolisian, intelijen, pemadam kebakaran, emergensi. Kemudian Indonesia menurut Tito, Ministry of local government seperti Filipuna, Singapura, Australia lebih banyak urusan pemerintah pemerintah yang absolut.
“Pertahanan keamanan agama politik luar negeri fiskal Pemerintah pusat yang bertanggung jawab. Kemudian Pemerintahan umumyang mengembangkan ke NKRI an mwnjadintanggung jawab pemerintah pusat, lebih spesifik pemerintahan dalam negeri,” tuturnya.
Tito pun menegaskan bahwa TNI/Polri dan ASN memiliki kekuatan yang besar namun dalam ASN masih masih kesulitan mengatasi keuangan antara pusat dan daerah. Namun dijelaskan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Pemerintah Daerah masih banyak yang belum bisa mandiri. Membuka ruang ruang pendapatan nasional daerah yang lebih kreatif diminta untuk berkolaborasi.
“Untuk melaksanakan prinsip prinsip efesiensi dalam mengelola anggaran belanja daerah tentu bersama sama dengan Kementetian Keuangan dan Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Tambahnya dikatakan Wamendagri, terus membangun pola pola komunikasi sehingga daerah itu bisa disupervisi untuk melakukan kapasitas fiskal.
Jurnalis : Dedy Mulyadi
