LANGSA ACEH, beritalima.com | Wahyu Ketua Umum SEMMI Cabang Langsa menyampaikan bahwa Organisasinya mendukung sepenuhnya isi pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tentang penetapan Pemerintah Pusat melarang mudik atau pulang kampung halaman yang bertujuan untuk mencegah meningkatkan nya resiko penyebaran Covid-19, sebut Wahyu.
SEMMI Cab. Langsa meminta Walikota Langsa yakni Tgk. Usman Abdullah SE untuk secepatnya merapatkan barisan membentuk tim Waspada Korona di tiap Gampong terhadap warganya yang baru pulang dari daerah ber zona merah covid-19 yang kembali ke kampung halaman di wilayah Kota Langsa, ucap Wahyu.
“Demikian pula hendaknya Walikota Langsa membuat surat resmi keseluruhan Aparatur sipil Negara (ASN)/ PNS agar ada sanksi tegas bila mudik atau pulang kampung ke luar wilayah kota Langsa yang berzina merah”, tambah Wahyu.
“Sebab pidato Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang membahas soal tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2020, perlu disikapi secepatnya oleh Walikota Langsa”, papar ketua umum SEMMI Cab. Langsa ini.
Berikut ini salah satu isi pidato Bapak Presiden RI “Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang,”
Masih isi pidato presiden Joko Widodo “Larangan mudik atau melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi para ASN, TNI-Polri, serta pegawai BUMN dan anak perusahaannya sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Kamis, 9 April 2020.
Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk segera melakukan persiapan mengenai kebijakan tersebut.
Saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan,” ucapnya.
Untuk diketahui, keputusan terbaru mengenai larangan mudik ini diambil setelah diperoleh hasil sejumlah kajian dan pendalaman di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, didapatkan data bahwa terdapat 68 persen responden yang menetapkan untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk tetap mudik, dan 7 persen yang telah mudik ke daerah tujuan.
“Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” kata Presiden.
Keputusan larangan mudik ini juga dilakukan setelah pemerintah mulai menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah DKI Jakarta yang akan dilanjutkan untuk masyarakat menengah ke bawah di wilayah Bodetabek.
“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian Kartu Prakerja sudah berjalan. Minggu ini juga bansos tunai sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan,” tuturnya.
Sebagaimana disampaikan dalam sejumlah kesempatan, bantuan sosial yang khusus dipersiapkan bagi warga menengah ke bawah di wilayah Jabodetabek disiapkan selain untuk membantu warga yang terdampak Covid-19, juga dimaksudkan agar warga Jabodetabek dapat mengurungkan niatnya untuk mudik ke daerah asal.
Kepala Biro Langsa beritalima.com : Eddy Khalil
