Jakarta, beritalima.com|- Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage meminta aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan pendekatan persuasif dalam menyikapi pengibaran bendera bintang bulan dan bendera putih di Aceh.
“Aksi itu saya melihat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Aceh karena bencana Aceh dan Sumatra tidak ditetapkan sebagai bencana Nasional,” ujar Azhari Cage kepada wartawan (26/12).
“Kita ini sedang musibah. Jangan menambah lagi kekecewaan masyarakat dengan cara-cara represif apalagi sampai terjadi pemukulan terhadap masyarakat ini sangat kita sesalkan,” kata Ashari.
“Kita tidak ingin damai yang sudah terwujud di Aceh ini selama 20 tahun ini terganggu, dan perlu kita mengetahui bahwa bendera Aceh itu telah menjadi Qanun Aceh yaitu Qanun nomor 3 tahun 2013 dan masih tercatat di dalam lembar daerah Aceh yang sifat nya masih bersifat politik, karena masih belum ada kejelasan dengan pemerintah pusat,” jelas Azhari.
Menurutnya, langkah-langkah politik dan persuasif perlu dilakukan ketimbang dengan cara represif.
“Saya dalam menjalankan tugas-tugas MPR sosialisasi empat pilar selalu menekankan, keadilan, musyawarah dan mufakat serta memperhatikan kearifan lokal sebagai solusi penyelesaian masalah,” jelasnya.
Dan ditambahkan Azhari, dalam UUD 1945 juga diatur untuk menghormati daerah-daerah khusus dan bersifat istimewa.
“Oleh karena itu kita mengharapkan semua pihak memperhatikan hal ini. Kita tidak ingin luka lama traumatis masyarakat Aceh akibat konflik dulu kembali dirasakan masyarakat Aceh,” terangnya.
Azhari mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai berita yang tidak bertanggungjawab.
“Sekali lagi kita tekankan mari kita hormati hak dan kekhususan yang Aceh miliki dan kita berharap pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan polemik bendera Aceh agar masyarakat Aceh tidak menjadi korban gara-gara bendera ini belum tuntas,” ungkap Azhari.
Jurnalis: rendy/abri
