JAKARTA, beritalima.com – Pemerintah RI perlu memberikan perhatian yang serius untuk seluruh daerah yang ada di negara Republik Indonesia. Dan tidak bisa dilaksanakan hanya separo-separoh seperti di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Itu perlu direnungkan karena rumah-rumah yang ada di daerah perbatasan itu separoh Malaysia dan separoh Indonesia.
Sehingga menurut dia pertama, sulit sekali menetapkan batas-batas negara sesungguhnya. Kedua selain kepedulian masyarakat yang ada di perbatasan. Pemerintah pusat juga diminta dengan seksama untuk melihat pembangunan yang bisa menjaga kedaulatan di kalimantan timur dan Kaltara. Apalagi Kaltim dan Kaltara sangat mutlak diharapkan.
“Jadi bisa dibayangkan Kaltim dan Kaltara begitu luasnya dengan tenaga TNI yang menjaga perbatasan itu terbatas. Infrastrukturnya juga belum menyambung, bagaimana cara menjaga keamanannya. Jalan di Kaltim ada 138km. Jalan yang dikehendaki menghubungkan satu daerah ke daerah yang lainnya itu yang terjamah disana yang disampaikan panglima, baru 15km. Nah kalau itu dibiarkan begitu saja, bagaimana menjaga keutuhan negara di daerah perbatasan,” terang Senator asal Kaltim dan Kaltara.
Makanya kata Muhammad Idris, keinginan Jokowi untuk membangun daerah-daerah pinggiran dengan nawa cita sangat bagus sekali dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti akhir-akhirnya sudah mulai pemerintah pusat mewujudkan pedulinya pada Kaltim dan Kaltara. “Berapa panjang jalan tol yang ada di jawa, sementara di Kaltim dan Kaltara mana, baru ini saja diresmikan, dimulai lagi pembangunanya. Tapi alhamdulillah mewujudkan mudah-mudahan terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Namun dari testimoni Muhammad Idris itu menilai pemerintah manakala memberikan perhatian yang serius menghubungkan jalan kereta api membedah Kalsel, Kaltim dan Kaltara. Padahal devisa tertinggi di Indonesia di Kalimantan Timur. Tapi yang dikembalikan ke Kaltim dan Kaltara sedikit sekali. Jadi bicara kesenjangan, pemerintah harus datang untuk melihatnya.
“Intinya Pemerintah Pusat setelah mendengarkan keluhan masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Infrastruktur tidak bisa tidak, harus dibangun apakah jalannya, apakah jembatanya , aoakah kereta apinya untuk menghubungkan dari provinsi yang satu ke preovinsi lain. Saya tidak lagi mau mendengar keluhan soal transportasi,” pungkasnya. dedy mulyadi
