Surabaya, beritalima.com|- Senator LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekedar sajian dalam piring makanan, tapi lebih luas merupakan piring peluang untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur ini mengutarakannya saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya (11/2).
LaNyalla menekankan, MBG bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila. Di hadapan para pengurus dan anggota Kadin Surabaya, LaNyalla mengutip konsep Ekonomi Pancasila dari Proklamator Hatta. Karena ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima, melainkan keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional.
“Hari ini saya akan berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Tetapi sebelum masuk ke situ, perlu saya sampaikan bahwa Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan. Artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.
Ia menegaskan, MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.
LaNyalla mengingatkan agar perputaran uang dari program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menyebut, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi yang Jakarta-sentris, di mana uang dari daerah berputar di ibu kota tanpa memberi dampak signifikan di wilayah asalnya.
“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” paparnya.
Tiga poin penting agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar, tambah LaNyalla, pertama, memutus Jakarta-sentris demi mewujudkan keadilan sosial. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia. Ketiga, mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Menurut LaNyalla, Kadin memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Ia mendorong agar suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG berasal dari petani dan peternak lokal. Begitu pula dengan jasa pergudangan, distribusi, hingga sistem monitoring digital yang transparan.
“Dengan demikian, Kadin Surabaya ikut aktif membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ungkapnya.
Jurnalis: rendy/abri
