Dalam paparannya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nanti diharapkan adanya netralitas dari semua komponen bangsa. Ia pun menugaskan Kapolres bersama unur lainnya di wilayah masing-masing di tingkat provinsi untuk menyamakan persepsi.
Oleh karena itu menurutnya, perlu dilakukan langkah-langkah untuk pasangan calon untuk menetralisir pasangannya bertanding secara sehat dan membangun kesepakatan dari atas sampai tingkat kampung dan desa. Lanjutnya, Kapolri Tito mengatakan, melakukan prekondisioning Polri, TNI, Pemda dibangun pada posisi netral.
Namun yang menjadi masalah bagi Kapolri adalah untuk mengurangi netralitas yang biasa disebut pertemanan dan persaudaraan. Kapolri juga membangun demokrasi melalui media, dan meminta kepada DPD RI untuk ikut menyuarakan ke daerah pemilihannya masing-masing.
Sementara, Anggota Komite I DPD RI, Letjen TNI (Mar) Purn. Nono Sampono menyatakan, tidak jauh berbeda seperti yang diharapkan Kapolri, BIN, Mendagri, KPU dan Bawaslu agar pemilu serentak kedua ini lancar, aman, dan jauh dari sebelumnya.
Namun catatan penting yang dimiliki mantan Danpaspampres, baik dari masyarakat maupun langsung di lapangan. Ia melengkapi tanggapan yang disampaikan teman senator di Komite I DPd RI sebelumnya. Pertama mengingat Pilkaa serentak yang lalu, seluruh anggota DPD RI dikerahkan ke daerah dapil masing-masing untuk membantu pengawasan, sekaligus berinteraksi dengan yang ada di lapangan.
“Baik pihak keamanan, TNI/Polri, BIN, maupun KPU, Bawaslu dan jajarannya. beberapa persoalan yang perlu diangkat adalah lancarnya penyelengaraannya mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan termasuk distribusi logistik sebelum maupun sesudah,” tegas Nono.
Ia pun menyatakan punya catatan tersendiri dan memerlukan modus tersendiri, yang barang tentu akan berbeda Provinsi seperti yang ada dsi Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan. yang kaya pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dengan kepulauan. Sehingga jauh-jauh sebelumnya sudah harus tergelar. Kemudian pasca pemilihan juga agar tidak terlambat seringkali karena masalah transportasi dan perhubungan sehingga terlambat.
“Kedua masalah keamanan suara itu sendiri, karena secara berjenjang harus naik. Disinilah celah yang terjadi di Maluku sebagai contoh. Jajaran KPU Kabupaten seluruhnya dipecat oleh pimpinan KPU. Ini bisa saja terjadi pada tingkat Provinsi dan seterusnya,” pungkas Nono Sampono.dedy mulyadi
