Jakarta, beritalima.com| – Para aktifis lintas profesi dan latar belakang era 80an yang menyebut dirinya Senator Pro-Demokrasi (ProDEM), melakukan pertemuan yang diberi nama Rembuk Kebangsaan di Jakarta (13/8).menyebutkan Indonesia sedang mengalami krisis kedaulatan rakyat.
Prinsip utama demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, kian melemah dan tengah disirnakan. Selain itu, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers serta hak berorganisasi telah dibatasi oleh pemerintah, berakibat pada pembungkaman suara rakyat dan penggerusan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik.
Disoroti selama 10 tahun terakhir telah terjadi praktik politik dan tata kelola berbangsa dan bernegara yang ugal-ugalan, tak mematuhi kaidah rule of law, di mana seharusnya hukum menjadi panglima. Supremasi hukum sejatinya menjamin tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum.
Seringkali ketidakadilan dan pelemahan hukum dipertontonkan melalui produk-produk politik yang sengaja diciptakan, seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan berbagai UU lainnya, yang tidak berpihak kepada rakyat. Diberlakukannya presidential-parliamentary threshold juga menyebabkan prinsip check and balance menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, terjadi saling sandera politik dan hukum di kalangan elite penguasa.
Senator ProDEM menilai negara hanya sebagai pelayan kaum oligarki. Dengan menggunakan pengaruh besar dan kekayaan yang tak terbatas, kelompok ini telah memengaruhi kebijakan publik. Legislasi dan proses-proses politik sengaja dirancang demi kepentingan serta keuntungan kelompok tersebut.
Para Senator ProDEM juga meyakini bahwa kaum oligarki tersebut telah memperkuat kekuasaan mereka dengan cara-cara manipulatif, seperti melakukan korupsi, menyuap pejabat publik, memanipulasi pemilihan umum (pemilu), serta memengaruhi media untuk membentuk opini publik, sehingga negara dan pemerintah tidak lagi mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat.
Tata kelola sumber daya alam (SDA) yang sembarangan, menurut para senator, menyebabkan SDA kian tersedot habis, namun juga terjadi tsunami ekologi yang tak terbendung. Berbagai bencana ekologi ini telah menjadi problem serius, yang lalu meluas ke berbagai bencana ekonomi, sosial dan budaya.
Dan, para senator ProDEM dalam Rembuk Kebangsaan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah, antara lain: Mendesak kepada semua rakyat Indonesia untuk mendata kejahatan seluruh penyelenggara negara selama mereka berkuasa; usul dibentuknya UU Lembaga Kepresidenan agar fungsi lembaga kepresidenan memiliki batasan, prinsip demokrasi dapat ditegakkan dan sistem meritokrasi dapat dijalankan dalam pengembangan kinerja kenegaraan;mengelola SDA secara berkeadilan dan berkelanjutan, serta menanamkan pendidikan dan pengembangan karakter dan budaya.
Jurnalis: Rendy/Abri
