Jakarta, beritalima.com| – Senator/Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, kritik kebijakan Dana Desa belum memberi keadilan bagi anak muda. Ia siap memperjuangkan alokasi khusus sebesar 5 hingga 10 persen Dana Desa untuk pemuda agar mereka tidak terus tersingkir dari arus utama pembangunan desa.
Pernyataan itu disampaikan Yashinta saat audiensi bersama Pengurus Karang Taruna Provinsi DIY dan Karang Taruna kabupaten/kota se-DIY (18/12). Menurutnya, selama ini Dana Desa lebih banyak habis untuk program fisik dan rutinitas administratif, sementara pengembangan kapasitas dan kreativitas pemuda nyaris tak mendapat tempat dalam kebijakan anggaran.
Yashinta soroti Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang dinilainya cenderung formalistis. Ia menilai forum tersebut belum memberi ruang setara bagi anak muda untuk menyusun dan memperjuangkan programnya sendiri, sehingga aspirasi pemuda kerap berhenti sebagai catatan, bukan keputusan.
“Dana Desa tidak pernah secara eksplisit dialokasikan untuk anak muda. Pemuda diminta menjalankan ide lebih dulu. Jika berhasil diklaim sebagai program desa, jika gagal dibiarkan tanpa perlindungan,” ujar Yashinta. Ia menyebut praktik tersebut mencerminkan relasi kuasa yang timpang dan lemahnya keberpihakan kebijakan desa terhadap generasi muda.
Sebagai anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Yashinta menyinggung persoalan ini bersifat struktural. Ia menegaskan perlu ada intervensi regulasi dari pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri agar pelibatan pemuda dan alokasi Dana Desa tidak lagi bergantung pada kemauan kepala desa semata.
Sejak dilantik, Yashinta mengaku telah berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan desa di DIY, mulai dari pemerintah daerah, paguyuban lurah, DPRD, hingga komunitas desa di puluhan titik. Polanya relatif seragam: anak muda diakui potensinya, tetapi tidak diberi instrumen anggaran dan ruang pengambilan keputusan.
Usulan alokasi 5–10 persen Dana Desa bagi pemuda mendapat dukungan dari Karang Taruna DIY. Namun, dukungan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa tanpa keberanian pemerintah pusat mengoreksi desain kebijakan Dana Desa, wacana keberpihakan pada anak muda berisiko kembali berhenti di level retorika.
Jurnalis: rendy/abri
