Oleh :
Rudi S Kamri
Hari ini Kamis, 27 Juni 2019 hakim MK akan membacakan keputusan atas sengketa Pilpres 2019. Seperti kita tahu keputusan MK bersifat
“Final dan Mengikat” bagi semua pihak yang terkait. Tidak ada lagi peluang sekecil apapun untuk menggugat keputusan MK. Kemudian maksimal 3 hari kemudian KPU harus menerbitkan surat keputusan sebagai tindak lanjut keputusan MK. Jangan pernah percaya dengan narasi yang dibangun bahwa masalah ini kemudian akan dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Itu statement politisi kadal burik asal bunyi yang sedang mabok jamur tahi sapi. Secara teori drama Pilpres seharusnya sudah selesai. Benarkah ?
Dengan indikasi kuat MK akan menolak seluruh gugatan dari BPN Prabowo – Sandiaga, apakah mungkin para pendukung mereka akan berbesar hati mau dengan legowo menerima keputusan MK ? Jujur saya tidak yakin !!! Mereka sudah pasti akan tetap melakukan koar-koar di jalanan. Meskipun saya yakin tidak akan berlangsung lama. Karena cukong yang mensuplai logistik suatu saat juga akan sadar bahwa provokasi dengan menggunakan kekuatan massa jalanan hampir praktis tidak ada guna alias sia-sia.
Ketidaklegowoan para pendukung Prabowo – Sandi bisa dimaklumi karena mereka telah mendapat contoh yang nyata dari jagoannya. Prabowo dan elite “inner circle”nya telah secara terbuka memberikan contoh buruk dalam etika berdemokrasi di negeri ini. Polarisasi rakyat yang tajam terbelah adalah warisan yang diberikan Prabowo dalam dua kali kontestasi Pilpres. Sebuah kerusakan sosial yang tidak mudah untuk disembuhkan.
Berbagai kepentingan yang melingkupi dalam kelompok Prabowo semakin membuat masalah ini tidak mudah terselesaikan dengan segera. Kepentingan bandar, personal ego yang haus kekuasaan dan kepentingan kelompok pro khilafah sudah terlanjur menjadi silang sengkarut yang tidak mudah diurai satu per satu. Belum lagi paparan narasi post truth yang terlanjur dipercaya oleh para pendukungnya bak kitab suci, menjadikan otak “sengkleh” mereka tidak mudah diluruskan kembali.
Ini PR besar bagi bangsa ini. Bukan sekedar tugas pemerintah semata. Para pemuka agama dan lembaga keagamaan juga harus terlibat aktif melakukan tindakan normalisasi akal sehat rakyat yang terlanjur “ngglewar”. Para penceramah agama bayaran yang selama ini ikut andil besar dalam memberikan virus kontaminasi yang bersifat indoktrinatif bagi jama’ahnya juga harus dilakukan tindakan yang tegas. MUI bersama Dewan Masjid Indonesia harus berani melakukan langkah ekstrim salah satunya wacana penerapan sertifikasi bagi penceramah agama. Negara Malaysia sudah berani menerapkan, kenapa kita takut ?
Negara tidak boleh lagi abai untuk melakukan restorasi besar-besaran untuk mengatasi masalah ini. DPR dan Pemerintah harus berani melakukan evaluasi mendasar atas semua UU yang berpotensi menjadi penyebab kerusakan sosial di masyarakat. Salah satunya adalah UU Pemilu khususnya yang terkait dengan Pemilu serentak. Jangan memaksakan kondisi ideal dengan menjadikan rakyat kelinci percobaan.
Salah satu kunci dari penyelesaian masalah ini adalah kecerdasan Presiden Jokowi untuk memilih sosok tepat yang akan mengisi jajaran kabinetnya. Kesalahan fatal periode lalu dimana sering terjadinya bongkar pasang anggota kabinet jangan sampai terulang lagi. Kementerian strategis seperti Kemendikbud Kemenristek & Dikti, KementerianMentari Dalam Negeri dan Kemenkopolhukam serta Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan jangan lagi menjadi titik lemah seperti yang terjadi saat ini.
Sejatinya rakyat sudah lelah bin letih menyaksikan drama streaming Pilpres yang seolah tidak tahu kapan berakhirnya. Kalau masih ada ketidakpuasan kelompok kalah yang bersifat destruktif harus berani ditindak tegas. Tapi dengan catatan jangan lagi ada intervensi kepada POLRI seperti yang terjadi saat ini. Biarkan penyidik Polri bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dan biarkan pengadilan yang memutuskan salah dan benarnya. Jangan ada lagi kelompok tertentu yang memberikan tekanan kepada proses hukum seperti yang terjadi saat ini.
Dan keteguhan dan ketegasan Presiden Jokowi saat ini dan 5 tahun ke depan dipertaruhkan. Jokowi harus membuktikan ucapannya bahwa periode kedua ini beliau tidak mempunyai beban politik lagi untuk bertindak tegas demi kepentingan negeri ini. Jokowi harus menuntaskan rekam jejak hebat dalam perjalanan kehidupannya.
Kehidupan di negeri ini bukan sekedar menyaksikan drama Pilpres. Ada yang lebih penting yaitu kita harus berjuang kuat untuk kehidupan kita masing-masing. Jangan lagi energi kita terbuang sia-sia untuk terus- menerus berperang dengan saudara sebangsa.
Rakyat di negara lain sudah sibuk menyambut datangnya era Industri 5.0, masak kita masih berkutat membahas tahi lalat jumbo si Beti ?
Salam SATU Indonesia
27062019
