SURABAYA, beritalima.com | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menggelar rapat koordinasi virtual dengan jajaran Forkopimda Jatim dan Forkopimda Kabupaten Kota Se Jawa Timur, Kamis (9/4). Dalam rakor virtual tersebut Gubernur perempuan pertama Jatim ini kembali mengimbau pada seluruh pemda agar menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri covid-19 hingga tingkat desa.
Khususnya untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang diprediksi akan berdatangan masuk ke Jawa Timur jelang bulan suci ramadhan dan juga lebaran Idul Fitri. Berdasarkan hasil rakor hari ini, disebutkan bahwa baru 2527 desa atau setara dengan 29,9 persen desa se Jatim yang menyiapkan ruang observasi mandiri. Sedangkan sisanya yang lain diketahui belum menyiapkan sarana isolasi mandiri maupun ruang observasi 14 hari bagi pemudik yang akan masuk ke Jatim.
“Hari ini kami bersama jajaran Forkopimda Jatim melakukan rakor virtual, tepatnya kami melakukan koordinasi terkait update pelayanan dari seluruh proses dampak covid-19. Kami ingin masing-masing daerah punya layanan sampai lini bawah, hingga RT, RW, Dusun, minimal Desa,” tegas Gubernur Khofifah dalam konferensi pers usai rakor virtual di Mapolda tersebut.
“Berdasarkan data dari Pangdam yang masuk ke kami, saat ini baru 29,9 persen desa di Jatim atau setara 2.527 Desa, yang sudah menyiapkan layanan observasi di tingkat desa. Tentu harapannya layanan ini makin disiapkan lebih baik lagi,” imbuh Gubernur Khofifah. Selain itu saat ini di Jatim sudah ada 527 kawasan pemukiman yang diawasi ketat oleh TNI dan juga Polri.
Lebih lanjut ditegaskan Gubernur Khofifah, penyediaan layanan observasi mandiri ini menjadi penting sebab saat ini saja, terdeteksi lebih lima puluh ribu pemudik dari luar daerah yang sudah masuk ke Jatim.
“Pada saat 10 hari yang lalu, Pak Bupati Lamongan menyampaikan ke kami pemudik dari Jakarta yang sudah masuk Lamongan masih sekitar seribu. Tapi tadi disampaikan kira-kira yang dari Jabodetabek saja sudah sekitar 10 ribu, belum daerah yang lain,” tegas Gubernur Khofifah.
Oleh sebab itu, mantan Menteri Sosial ini menekankan bahwa penyediaan sarana observasi di tingkat paling bawah harus segera dimaksimalkan oleh pemda setempat. Menurutnya dengan diobservasi dalam layanan yang ada di masing-masing desa, perantau yang pulang kampung juga tidak berat karena masih bisa bertemu dengan keluarga dengan jarak aman.
“Maka salah satu yang kita koordinasikan tadi adalah kesiapan masing-masing Kabupaten Kota di Jatim agar menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri minimal 14 hari bagi yang sekarang mulai kedatangan pemudik,” tegasnya.
BPNT dari Pusat Siap Didistribusikan Pekan Ketiga Bulan April
Di sisi lain, yang juga menjadi topik bahasan dalam rakor virtual tersebut adalah masalah distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat ke warga terdampak covid-19 di Jawa Timur.
Total, di Jawa Timur akan ada tambahan sebanyak 1.024.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari semula 2,7 juta yang akan mendapatkan penyaluran BPNT dari pemerintah pusat. Dengan nilai bantuannya adalah Rp 200 ribu setiap bulannya.
“Ada koordinasi yang kami lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dimana akan ada tambahan top up penerima BPNT untuk masyarakat perkotaan di Jawa Timur. Distribusinya kemungkinan minggu ketiga atau keempat bulan ini. Mengikuti jadwal BPNT Pusat karena kita menggunakan Himpunan bank negara seperti yang digunakan pemerintah. Dengan format yang sama. Mereka yang menjadi penerima itu adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sementara yang non DTKS sedang difinalkan,” kata Gubernur Khofifah.
Serupa dengan sistem penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan social safety net di tengah wabah corona akan mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan sembako. Dimana penyalurannya ada dalam koordinasi Bank Himbara dan disalurkan melalui kios-kios yang tersedia.
“Dan tadi Kapolda sudah memberikan arahan bahwa gugus tugas masing-masing daerah agar dimaksimalkan koordinasinya. Sejalan dengan SE Mendagri bahwa semua kepala daerah tidak boleh diwakilkan untuk menjadi ketua gugus tugas dan agar setiap daerah memiliki posko pusdalops untuk memudahkan koordinasi vertikal maupun horizontal,” pungkas Gubernur Khofifah.
Pengajuan PSBB Harus Disertai Perencanaan Antisipasi yang Detail
Sementara itu, Gubernur Khofifah juga sempat menjelaskan terkait ada atau tidaknya daerah yang mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kabupaten/ kota di Jatim yang mengajukan ke Pemprov maupun ke Kemenkes. Sekaitan dengan informasi bahwa kota Surabaya dan kota Malang akan mengajukan sebagai PSBB, maka melalui rakor virtual bersama fokopimda terlapor bahwa sampai saat ini belum ada yang mengajukan.
Akan tetapi Gubernur Khofifah menegaskan bahwa setiap pengajuan PSBB harus disertai dengan detail plan dan juga contingency plan yang jelas serta dikordinasikan dengan baik berbagai persiapan yang harus dilakukan.
“Sampai dengan selesainya rakor virtual tadi, telah dijelaskan oleh peserta rakor Kota Surabaya yang diwakili oleh asisten dua, dan Kota Malang yang diwakilkan Wakil Walikota Malang Pak Sofyan yang juga didampingi Danrem dan Kapolres Kota Malang, mereka menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk mengajukan PSBB,” kata Gubernur Khofifah.
Ditegaskan Gubernur Khofifah, klarifikasi dan verifikasi ini penting bagi semua pihak. Terutama terkait koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Sebab ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung dan dipersiapkan sebelum PSBB benar-benar diterapkan.
“Karena hal-hal yang terkait konsekuensi untuk pengajuan itu, ketika sudah disetujui oleh Kemenkes, maka semua pihak bukan hanya kabupaten kota yang bersangkutan tapi juga forkopimda provinsi semua harus bersatu padu untuk bisa memberikan pemenuhan kebutuhan perlindungan masyarakat kaitan dengan keamanan, logistik, kesehatan semua harus dihitung secara detail. Detail plan dari contingency plan harus benar dihitung sehingga semua harus benar-benar siap,” pungkas Gubernur Khofifah. (*)
