SURABAYA, beritalima.com | Organisasi Khilafatul Muslimin Surabaya Raya telah mendeklarasikan diri untuk setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deklarasi kebangsaan yang diikuti 52 orang tersebut, berlangsung di Gedung Barat Balai Pemuda Surabaya, Kamis (30/6/2022).
Deklarasi ini disaksikan langsung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Hadir pula, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan beserta Forkopimda Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, setelah anggota Khilafatul Muslimin mendeklarasikan diri setia kepada NKRI, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan memberikan pendampingan kepada mereka. Sebab, mereka saat ini telah kembali menjadi bagian dari NKRI.
“Alhamdulilah, sebenarnya ada pendampingan juga terkait dengan mereka setelah kembali deklarasi kepada Pancasila, maka kami dengan Pak Kapolrestabes akan membina bagaimana mereka juga menjadi bagian dari warga Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seusai acara deklarasi.
Menurutnya, pendampingan yang diberikan Pemkot Surabaya dapat berupa pemberdayaan ekonomi. Baik itu melalui pemberian lapangan kerja, maupun lewat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Jadi tidak hanya deklarasi setelah itu selesai. Ada sebagian dari mereka masuk daftar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), kita berikan pekerjaan. Sama seperti warga Surabaya yang lainnya, kami tidak memperlakukan berbeda,” ujar Cak Eri panggilan lekat Wali Kota Surabaya.
Bagi Cak Eri, warga Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang telah mendeklarasikan diri setia kepada Pancasila dan NKRI, sama halnya dengan warga Kota Pahlawan yang lain. Artinya, mereka memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.
“Karena mereka sudah menyampaikan bahwa dasarnya adalah Pancasila dan NKRI, maka kita menjadi satu bagian yang utuh,” jelas dia.
Sementara terkait dengan lembaga pendidikan yang dikelola Khilafatul Muslimin di Surabaya, Cak Eri menyatakan, sudah sesuai dengan ajaran Islam di Indonesia. Bahkan, kata dia, sebelumnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan PD Muhammadiyah telah memastikan keberadaan lembaga pendidikan tersebut. “Ini kan seperti majelis taklim atau majelis yasin, tahlil. Tapi yang diajarkan, yang dianut, adalah Ahlussunnah Wal Jamaah,” pungkasnya. (*)
