JAILOLO, beritalima.com – Bupati Halbar Danny Missy dan wakil Bupati Ahmad Zakir Mando, didampingi Anggota Satpol PP, Selasa (1/11), sekitar pukul 08.00 WIT, melakukan Inpeksi Mendadak (Sidak) di seluruh ruangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut).
Dalam Sidak tersebut, semua ruangan tidak menemukan pegawai yang masuk kerja tidak tepat waktu (jam kerja), membuat Bupati dan Wakil Bupati naik pitam. Dengan begitu, langsung mengambil langka mengunci pintu seluruh ruangan. Terkecuali ruangan BPKAD dan Satpol PP.
Dari hasil pantuan beritalima.com, sekitar pukul 09:16 WIT, baik ruangan yang berada di lantai I maupun lantai II kantor Bupati. Baik itu, kantor Bagian Humas, BPMD, PU dan Perumahan, Kesehatan, BKD, Pemerintahan, Hukum, Diknas, KP3A,.
Dinsosnekrtrans, Pertanian, Dispenda, Kesbangpol, Inspektorat, Bagian Umum dan Perlengkapan, BP4K, ULP dan DKP. setiap pintu ruangan dijaga ketat oleh satu anggota Satpol PP. sehingga membuat ratusan PNS mundar mandir diluar ruangan. Karena tidak diijinkan masuk.
Sedangkan kantor yang berada diluar kantor Bupati seperti Distamben, Kantor PDAM, kantor Tatakota Kebersiahan dan Pemadam Kebakaran, Dishub, Disbudpar, Kehutanan dan BLH. Belum kebagian untuk dilakukan Sidak oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Sejumlah PNS kepada beritalima, mengatakan, saat Bupati dan wakil Bupati marah ketika sedang melakukan Sidak tidak menemukan PNS yang masuk tepat waktu sehingga langsung mengambil langka untuk menutup seluruh ruangan.
“Pak Bupati dan wakil Bupati marah karena saat sedang Sidak tidak menemukan PNS maupun Kepala SKPD di ruangan, sehingga langsung mengambil langka mengunci pintu ruangan, sehingga kami tidak bisa masuk ke ruangan,”akuinya.
Terpisah beberapa pimpinan SKPD yang enggan namanya ditayangkan, mengungkapkan, langka yang diambil oleh Bupati dan wakil Bupati patut diberi apresiasi. Jika itu semua kebijakan menyangkut program tidak dibatasi maupun penyaluran anggaran tidak terhambat sehingga kerja – kerja SKPD tidak terbengkalai.
“Langka pak Bupati dan wakil patut diberi apresiasi sehingga menjadi catatan untuk tidak terjadi lagi, namun disayangkan semua kedisplinan ditegakan tetapi program terhambat karena anggaran dibatasi maka sama saja akan menyulitkan bagi pimpinan SKPD dalam menjalankan program kerja,”tandasnya.
Sementara Kabag Humas Setda Halbar Suparto Lansip saat dikonfirmasi beritalima, enggan berkomentar soal masalah tersebut.
“Kalau masalah itu, saya belum bisa berkomentar,”pungkasnya. (ssd)
