SURABAYA, beritalima.com – Bambang Haryo Soekartono secara tegas menyatakan pemerintah tidak mampu menjaga harga 11 komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI tersebut saat sidak harga pangan menjelang Ramadhan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Selasa (16/5/2017).
Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang diperkuat dengan PP No.71 dan 72 Tahun 2015, pemerintah harus menjamin 11 komoditas dengan harga yang sesuai dengan yang diterima masyarakat, dengan kualitas yang baik dan jumlah yang cukup untuk seluruh Indonesia.
Akan tetapi, kata anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini, realita di pasar tidak sesuai undang-undang.
“Yang terjadi ternyata harganya beda-beda. Bahkan dalam satu pasar saja harga bisa beda antara satu pedagang dengan pedagang yang lain,” ungkap Bambang.
Dia mencontohkan harga gula antar pedagang di satu pasar beda mulai Rp500,- hingga Rp1.500,- per kg. Padahal sesuai aturan HET-nya Rp12.500,- per kg, tapi di Pasar Wonokromo ada yang harganya Rp13.000,- hingga Rp 14.500,- per kg.
“Saya harap Dinas Perdagangan dan Bulog bisa melakukan pengawasan, jangan sampai ada mafia atau oknum yang membuat harga naik. Kalau stok, ada jaminan terjaga, tentu aman,” ujar pria umur 54 tahun ini.
Bambang juga mengkritik, perihal ini Indonesia kalah dengan Malaysia. Di negeri tetangga itu, perbedaan harga komoditi tidak pernah terjadi. Dimana saja di Malaysia harga komoditas sama.
Kenapa? “Ini karena Malaysia sudah memiliki undang-undang yang namanya Malaysia Price Control Act, yang akan membuat harga komoditas akan sama di seluruh Malaysia,” kata wakil rakyat dari Dapil 1 Jatim (Surabaya dan Sidoarjo) ini.
Bahkan di Malaysia itu tidak hanya diterapkan pada 11 komoditas, tapi untuk 30 komoditas. Dan hebatnya lagi, masih menurut Bambang, harga sembako di Malaysia jauh lebih murah dibanding di Indonesia.
“Selisih harga sembako di Malaysia dengan Indonesia bisa mencapai 50% lebih murah di Malaysia,” tandas pria kelahiran Balikpapan yang besar dan sukses di Surabaya ini.
Kesalahan soal harga ini, menurut Bambang, bukan kesalahan pedagang, melainkan kesalahan para distributor besar yang terlalu mencari keuntungan besar di Indonesia.
“Karena itu, pemerintah harus bisa menertibkan dan mengendalikan para distributor besar ini,” tegas Bambang sembari menyebut beberapa nama distributor besar di negeri ini.
“Jadi tolonglah para distributor, baik yang namanya Sembilan Naga, Tujuh Samurai atau apalah, tolong berikan yang terbaik untuk rakyat, jangan hanya berfikir perut sendiri,” kecamnya.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengungkap perihal daging impor. Bos PT DLU ini mensinyalir daging impor yang dilakukan Indonesia dari India adalah daging kerbau, sehingga bisa agak murah.
Padahal, lanjutnya, Malaysia juga impor daging dari India, tapi daging sapi. Dan konyolnya lagi, harga daging sapi di Malaysia ternyata bisa lebih murah dibanding di Indonesia. Padahal impornya sama-sama dari India.
Bagi Bambang, kalau pemerintah tidak serius dan segera melakukan pembenahan, maka multiplayer effect yang terjadi bisa membuat generasi Indonesia kedepan akan mempihatinkan, karena tidak bisa mendapatkan gizi yang baik akibat pangan mahal.
“Apalagi sekarang ini yang lain juga sudah mahal semua, seperti pajak maupun listrik juga mahal,” pungkasnya. (Ganefo)
Teks Foto: Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI, saat sidak harga jelang Ramadhan di Pasar Wonokromo Surabaya, Selasa (16/5/2017).
