SURABAYA – beritalima.com, Sidang dugaan jual beli jabatan yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam sidang kali ini mengagendakan keterangan saksi fakta. Senin (27/9/2021).
Ada lima saksi yang didatangkan dalam sidang kali ini, mereka adalah Adam Muharto, kepala BKD, Drs. Mokhamad Yasin, M.Si, Sekda, Ir Fadjar judiono, M.si, inspektorat.
Kemudian ada juga saksi fakta waktu penangkapan tgl 09 Mei 2021 yakni Iptu Baharudin. S.H.,M.M, penyidik Ditipikor Bareskrim Polri dan juga Ipda Ray Virdona, penyidik Ditipikor Bareskrim Polri.
Dalam keterangannya Iptu Baharudin menyatakan dia mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan jual beli jabatan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan Iptu Baharudin beserta tim, didapati adanya upaya pengumpulan uang dari sejumlah kepala desa yang diduga akan diserahkan ke Bupati Ngajuk.
Tercatat ada lima kepala desa (kades) yang sudah mengumpulkan uang masing-masing Rp 2 juta untuk diserahkan ke Camat Pace Dupriono. Kelima kepala desa tersebut adalah Jumali Kades Doho, Sadiko Kades Sanan, Darmadi Kades Bodor, Ali Mukarom Kades Banaran dan Sugeng Purnomo Kades Kapenjen. Kelima orang Kades ini menyerahkan uang ke Jumali dan selanjutnya diserahkan ke camat Pace Dupriono. Namun, belum sempat uang tersebut diserahkan ke Camat Dupriono, Jumali sudah tertangkap oleh petugas.
Dari keterangan Jumali ketika diperiksa, uang Rp 10 juta tersebut akan diserahkan ke Camat Dupriono yang selanjutnya akan diberikan ke Novi. Selain uang 10 juta, polisi juga menyita uang Rp 1 juta yang diperuntukan untuk uang trasnport, sehingga total uang yang disita dari Jumali sebesar 11 juta.
Usai menangkap Jumali ini kemudian polisi langsung mengamankan Bupati Novi yang sedang berada di luar rumah dinas.
Saksi juga mengakui bahwa uang Rp 11 juta tersebut tidak disita dari tangan Bupati Novi.
Lebih lanjut saksi menyatakan, saat melakukan penggeledahan ke rumah Bupati Novi, petugas menemukan brangkas yang berisi uang sekitar Rp 647 juta. Namun, uang tersebut tidak bisa dijelaskan uang dari mana karena tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Bupati Novi.
Sementara Adam Muharto, kepala BKD, Drs. Mokhamad Yasin, M.Si, Sekda, Ir Fadjar judiono, M.si, inspektorat dalam kesaksiannya mengaku tidak mengetahui terkait adanya suap jual beli jabatan hingga orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk Novi Rahman Hidayat tertangkap tim dari Mabes Polri dan KPK.
“Kalau ada pemberian uang atau tidak kami tidak tau. Kami taunya Pak Bupati kena OTT dari pemberitaan media,” sebut para saksi meskipun diperiksa secara terpisah dalam sidang.
Lebih lanjut Sekda Nganjuk yakni Mokhamad Yasin menyatakan tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) tak ikut dilibatkan dalam proses mutasi promosi pejabat eselon 3 dan 4.
“Kami tidak dilibatkan,” ucap Sekda Nganjuk Mokhamad Yasin ketika bersaksi untuk terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat dan terdakwa lainnya.
Senada dengan Sekda, kesaksian Adam Muhato, Kepala BKD Kepala Nganjuk dan Fajar Judiono, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngajuk juga menyatakan tak ikut dilibatkan.
Sementara kaitannya saat mutasi, Adam mengaku diberitahu oleh bawahannya yaitu Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Nganjuk yang juga menjabat Sekretaris Tim Penilai Mutasi Promosi.
“Saya diberitahu kalau mau ada pelantikan. Saya gak tau nama-namanya,” ungkapnya. Bukan hanya itu, setelah pelantikan Adam juga disodori BAP mutasi promosi untuk ditandatangani.
“Ya saya tanda tangan saja, meskipun sejak awal saya tidak dilibatkan dalam proses,” akunya.
Kesaksian yang sama juga disampaikan Fajar Judiono. Bahkan, sejak dia menjabat Plt Kepala Inspektorat Nganjuk pada Desember 2020 hingga Maret 2021 tidak pernah dilibatkan. Begitupun saat ia sudah ditetapkan sebagai pejabat definitif Inspektorat sejak 1 April 2021 hingga terjadi kasus operasi tangkap tangan terhadap Bupati dan pejabat lainnya.
“BAP mutasi promosi disodorkan setelah pelantikan untuk ditandatangani,” jelasnya.
Terpisah kuasa hukum Terdakwa Ari Hans Simaela SH berharap dalam keterangan saksi selanjutnya semakin menguak tabir dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dianggap janggal.
Sebab dengan ott yang dilakukan oleh tim gabungan KPK dan Mabes Polri hanya menyita Rp 11 juta. Itupun tidak disita dari tangan Novi secara langsung.
“Jadi terkuak dalam fakta persidangan bahwa memang barang bukti Rp 11 juta itu tidak disita dari klien kami. Jadi keterlibatan Bupati Novi ini hanya pengakuan saja dari Jumali, dan faktanya uang itu akan diberikan ke camat Dupriono bukan bupati Novi. Maka jadi tanda tanya besar, apa benar Bupati Nganjuk menerima suap dari jual beli jabatan?,” ujar Ari.
Terkait adanya uang Rp 647 juta, Ari menyebut memang tidak ada yang bisa menjelaskan uang itu dari mana kecuali Novi karena memang Fakta bahwa tersebut uang pribadi Novi yang notabenenya adalah seorang pengusaha yang sukses di Nganjuk.
“Sekarang dalam brankas ada uang ratusan juta dan itu uang pribadi Novi, masa iya seorang Bupati menerima uang jual beli jabatan seperti yang didakwakan senilai Rp 10 juta?,” ucap Ari. (Han)
