NIAS – Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara, Sihar Sitorus mengapresiasi penerapan sistem perizinan secara elektonik atau online single submission (OSS) sebagai langkah percepatan investasi. Dengan penerapan sistem OSS, akan memberikan kemudahan bagi para investor.
Sihar menilai, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksana berusaha, dan diimplementasikan mulai April 2018 ini, menjadikan OSS sebagai bentuk dari reformasi birokrasi dalam soal perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi.
“Lahirnya OSS ini sebagai bentuk penyempurnaan langkah reformasi perizinandalam dunia usaha, terkait upaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi para investor,” ungkap Sihar kepada wartawan di Nias, Rabu (11/4/2018).
Sistem OSS terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada, yang mencakup Nomor Induk Kependudukan, pengesahan pendirian badan usaha, Indonesia National Single WindoOSS merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data ke dalam pusat database (NSS), PTSP, dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya. Hal ini, lanjut Sihar, hal ini tentunya menjadi angin segar bagi pengusaha dan investor di Sumut.
Kekayaan berlimpah di Sumut, tentu menjadikan provinsi ini menjadi daerah yang dilirik untuk investor. Apalagi, Sumut telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertama di Indonesia, yakni di Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. KEK Sei Mangkei dan 10 daerah lainnya, menjadi pengimplementasian sistem OSS tersebut. Serta lima Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ).
Menurut pendamping Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan dan PPP itu, dengan OSS ini, dirinya yakin akan mendongkrak nilai investasi di tanah air. “Ini keuntungan yang sangat besar bagi dunia usaha, terkhusus di Sumut. SOS inilah yang memberikan kemudahan bagi para investor yang selama ini dikeluhkan. Dan saya kira, dengan sistem OSS ini kita mampu mengalahkan negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina dalam hal investasi,” akunya.
Sihar yang juga enterpreneur sukses tersebut menyebutkan, penerapan OSS ini sejalan dengan program yang telah disusun pasangan calon Djarot-Sihar (DJOSS) itu. Dimana, kata Sihar, diperlukannya Mal Pelayanan Publik, sebagai sentra dalam kepengurusan administrasi. Langkah ini sebagai reformasi birokrasi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Iya. Ini salah satu program saya dan Mas Djarot, membangun mal pelayanan publik. Meskipun pengerjaannya ada pembagiannya, mana bagian provinsi mana bagian kabupaten. Tapi yang pasti provinsi mengetahui apa yang terjadi di daerah. Sehingga di pemerintahan yang akan datang fungsi koordinasi akan menjadi penting, sehingga provinsi punya tanggung jawab, kabupaten punya tanggung jawab,” pungkas Sihar. (bcl comm)
