Oleh:
Rudi S Kamri
Beberapa hari lalu saya menulis artikel tentang Kartu Prakerja dan permasalahan yang terjadi. Dan ternyata masalah terus berlanjut. Kesan publik tentang Kartu Prakerja hampir semua tertutup dengan respons negatif berkaitan dengan materi modul pelatihan online Kartu Prakerja yang luar biasa aneh dan memalukan.
Hampir semua modul pelatihan online yang ditawarkan mitra Kartu Prakerja bisa didapatkan di Google atau kanal YouTube secara mudah dan gratis. Jadi sangat masuk akal kalau respons publik jadi miring dan cenderung marah. Bagaimana tidak, uang negara Rp 5,6 trilyun dijadikan bancakan delapan mitra kerja dengan program yang abal-abal.
Penolakan masif dari masyarakat bahkan dari elite partai politik pendukung Pemerintah (kecuali Golkar) terhadap pelatihan online Kartu Prakerja yang terjadi saat ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan saya. Hal ini akan berpotensi menjadi bola salju liar yang bisa berdampak negatif terhadap Presiden Jokowi.
Saat ini semua kalangan termasuk saya, sama sekali tidak menyalahkan Presiden terkait silang sengkarut keberadaan mitra kerja dan materi pelatihan online Kartu Prakerja. Kesalahan fatal menurut kami mutlak dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan Kartu Prakerja. Akan tetapi kalau Presiden tidak segera bertindak tegas mengkoreksi dan mengevaluasi secara total terkait alokasi uang negara Rp 5,6 trilyun untuk pelatihan online ini, saya bisa pastikan ujungnya nanti akan berdampak kepada Presiden Jokowi.
Saya dalam barisan orang Indonesia yang peduli agar uang negara dialokasikan secara pantas, layak, tepat manfaat dan tepat sasaran. Jadi saya berharap Presiden segera bertindak cepat menanggapi respons publik yang super negatif terhadap pelatihan online Kartu Prakerja ini. Jangan sampai ada kesan dari publik seolah Presiden merestui dan membiarkan uang negara dialokasikan secara serampangan oleh anak buahnya.
Saran saya simple, PERTAMA evaluasi sistem kemitraan Kartu Prakerja. KEDUA segera rombak secara total materi dan modul pelatihan online. KETIGA ganti Tim Teknis Kartu Prakerja karena sudah terbukti tidak mampu bekerja dengan baik. Dan hal ini harus dilakukan secara cepat agar tidak menjadi bola liar yang bisa diplintir kesana kemari. Indikasi ke arah sana sudah jelas tampak di depan mata. Dan ini harus dihindari dengan cara yang cepat dan tepat.
Kemarahan maksimal saya tujukan untuk anak buah Presiden yang menangani Kartu Prakerja. Kebodohan kalian telah membahayakan posisi Presiden Jokowi. Shame on you !!!
Btw, kita masih punya Wapreskah ?
Salam SATU Indonesia
02052020
