SURABAYA, beritalima.com – Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (FKEKR), di Kantor Perwakilan BI Jatim di Surabaya, Rabu (24/8/2016).
Forum yang dihadiri Gubernur Jatim, pimpinan SKPD, pimpinan Bank dan akademisi di Provinsi Jawa Timur ini untuk merumuskan upaya strategis guna mengatasi kendala pembiayaan pembangunan untuk mendorong percepatan pembangunan di Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, S.H M.Hum, menjadi salah satu narasumber disamping Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Benny Siswanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Kiswandoko, serta Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Firmanzah.
Masing-masing narasumber mencari solusi dalam rangka mendorong peran aktif sektor swasta dan BUMN untuk menggali sumber-sumber pembiayaan baru, guna mendorong dan meningkatkan kinerja perekonomian Jawa Timur.
Berbagai kebijakan telah dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Di tengah bayang-bayang tekanan perekonomian global dan rendahnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama, pada triwulan II-2016 perekonomian Jawa Timur terakselerasi, dari 5,5% (yoy) pada triwulan I-2016 menjadi 5,6% (yoy).
Dari sisi permintaan, akselerasi didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan pemerintah, serta akselerasi ekspor yang signifikan didorong oleh peningkatan ekspor ke Swiss dan Amerika Serikat.
Sementara itu, peningkatan kinerja pertanian dan sektor perdagangan menjadi pendorong utama akselerasi dari sisi sektoral. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung stabilitas perekonomian yang terjaga dengan baik, terutama ditandai oleh inflasi yang rendah dan stabil serta volatilitas nilai tukar rupiah yang terjaga.
Dalam mendorong percepatan pembangunan, perlu adanya penguatan sumber-sumber pembiayaan ekonomi antara lain melalui realisasi anggaran pemerintah, akselerasi pertumbuhan kredit perbankan serta realisasi investasi langsung (direct investment).
Dibandingkan sumber pembiayaan lainnya, nilai kredit perbankan merupakan yang tertinggi dalam mendukung aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Sehingga kalangan perbankan diharapkan mampu meningkatkan penyaluran kredit perbankan untuk mendukung pembiayaan ekonomi di Jawa Timur.
Selain itu, kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif, serta kebijakan tax amnesty yang berdampak pada peningkatan likuiditas perbankan juga diharapkan turut mendukung penyaluran kredit yang akan menambah sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Kebijakan tax amnesty juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat mengurangi beban pembiayaan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung upaya peningkatan pembiayaan ekonomi terutama melalui channel penyaluran kredit, diantaranya dengan penempatan APBD Pemerintah Provinsi di Bank Jatim dengan bunga 2% per tahun, penjaminan Kredit UMKM oleh JAMKRIDA, dan kerjasama BAZ dengan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan berbasis syariah.
Di sisi lain, dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia terus mendorong implementasi 12 Paket Kebijakan Ekonomi dari Pemerintah Pusat.
Ke-12 paket kebijakan itu menekankan pada Investment Climate-Incentive melalui berbagai regulasi yang ditujukan untuk mendorong peningkatan konsumsi, mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, mempermudah perizinan serta meningkatkan cost efficiency dalam berinvestasi melalui relaksasi pajak dan pembenahan di sektor logistik.
Di level daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan berbagai kebijakan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan investasi, antara lain percepatan perizinan PMA&PMDN, percepatan waktu pengurusan sertifikasi tanah, implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui sertifikasi hak atas tanah lintas sektor, rencana pembangunan gardu induk, bandara, infrastruktur laut, jalan tol, dan kereta, dan upaya penurunan Dwelling Time di Jawa Timur.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investasi dan mendukung peningkatan realisasi investasi langsung di Jawa Timur.
Melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat dan berbagai upaya dari pemerintah daerah yang bersinergi dengan kebijakan Bank Indonesia dalam mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan tersebut, ruang bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan demi mengatasi melambatnya kinerja perekonomian, memperluas kesempatan kerja, serta menyokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan tetap menjaga stabilitas masih terbuka lebar. (Ganefo)
Teks Foto: Kepala Perwakilan BI Jatim, Benny Siswanto, bersama Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Firmanzah, saat prescon seusai acara FKEKR di Kantor Perwakilan BI Jatim di Surabaya, Rabu (24/8/2016).
