JAKARTA, Beritalima.com– Wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terpuruknya berbagai sektor ekonomi dalam negeri, tidak terkecuali sektor properti. Padahal sektor ini mampu mendorong pemulihan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB).
Terlebih sektor ini juga menjadi penggerak bagi sekitar 175 industri terkait. Untuk itu, DPD RI, melalui Komite IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan’ yang digelar kombinasi online dan offline, di Gedung Nusantara III awal pekan ini.
FGD mempertemukan stakeholder terkait, mulai dari Wapres, Ketua DPD RI, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi Himbara (Himpunan Bank Negara) dan DPP Real Estate Indonesia (REI).
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, keluarga adalah madrasah pertama buat anak-anak sehingga dukungan lingkungan sehat punya peran dalam tumbuh kembang dan pembentukan karakter mereka. Karena itu, pembangunan perumahan yang baik, tidak hanya penting bagi ekonomi tetapi juga mampu membantu membentuk karakter bangsa.
Ketua Komisi IV DPD RI, Sukiryanto mengungkapkan, di era pandemi, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis. Namun, hal itu belum cukup dan perlu ditingkatkan di tahun depan. Beberapa program perlu ditingkatkan seperti subsidi kredit kepemilikan rumah, subsidi uang muka, hingga bantuan stimulus swadaya.
Selain itu, peningkatan kuota KPR, FLPP dan SSB juga harus dilakukan. “Upaya ini sekaligus untuk menekan backlog atau kekurangan hunian yang saat ini telah mencapai 11 juta sampai 12 juta unit,” ujar Sukiryanto.
Agar serapan bisa maksimal, dia berharap kuota pembiayaan perumahan subsidi tidak hanya diberikan dan difokuskan kepada perbankan plat merah besar, tetapi juga untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Karena BPD dianggap lebih mengerti tentang keinginan dan kondisi di daerah.
Ketua Umum DPP REI, Totok Lusida mengungkapkan, ada beberapa catatan yang menjadi usulan DPP REI kepada pemerintah agar besaran backlog perumahan 13 juta unit bisa dikejar. Di antaranya tambahan kuota rumah subsidi melalui skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) 130 ribu unit.
Membuka akses kredit perumahan kepada seluruh segmen karena selama pandemi, perbankan sangat selektif dan membatasi konsumen rumah MBR hanya untuk ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap. Karyawan informal tak ada memperhatikan.
“Pemerintah juga harus mengembalikan definisi MBR ke gaji pokok dan bukan lagi take home pay agar bisa direalisasikan di seluruh Indonesia. DPP REI meminta penundaan angsuran MBR selama masa pandemi Covid-19 dan mendorong realisasi program tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk pembangunan rumah ASN, bekerjasama dengan Pemda daerah terkait,” tegas Totok.
Menanggapi itu, Menteri PUPR mengatkan, Pemerintah telah menetapkan target pembangunan hunian di 2021. Untuk pembangunan rusun misalnya, ditarget mencapai 8.283 unit dengan anggaran Rp 4,16 triliun. Rusun itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua dan beberapa wilayah lainnya.
“Untuk pembangunan rumah umum dan komersial tahun depan ditarget mencapai 40 ribu unit dengan anggaran Rp 410 miliar, bantuan rumah swadaya 114.900 unit yang tersebar di 33 provinsi dengan anggaran Rp 2,51 triliun,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan rumah khusus juga ditarget mencapai 2.423 unit dengan anggaran Rp 610 miliar. Pembangunan rumah khusus ini di antaranya berada di kawasan perbatasan seperti di kabupaten Banjar Baru, kabupaten Morowali, kabupaten Konawe Selatan dan kawasan terdampak bencana.
Terkait target penyerapan bantuan pembiayaan perumahan 2021 Rp 21,6 triliun. Dengan perincian, melalui program FLPP Rp 16,6 triliun dengan 157,500 unit, SBUM Rp 600 miliar dengan hunian 157.500 unit dan BP2BT Rp 1,6 triliun dengan 54,566 unit. Fasilitas pembiayaan perumahan melalui program Tapera Rp 2,8 triliun dengan 25.380 unit dari dana masyarakat.
Nilai itu naik dibanding realisasi serapan tahun ini. Total anggaran 2020 Rp 13,23 triliun dengan 550 ribu unit. Sedangkan realisasinya 316.656 unit atau Rp 11,54 triliun. “Pemerintah berkomitmen mendorong kinerja sektor ini sehingga target 70 persen masyarakat memiliki akses terhadap perumahan, pemukiman layak, aman dan terjangkau bisa tercapai 2024 dari posisi tahun 2019 yang hanya sekitar 56,75 persen.”
Ketua OJK, Wimboh Santoso memahami keingingin REI agar suku bunga bank komersial turun ke kisaran 6 persen, seiring penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia di 3,5 persen. “Memang saat ini suku bunga di angka 12 hingga 13 persen tidak kompetitif. Seharusnya diangka 9 sampai 9,5 persen.”
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti LaNyalla berharap FGD ini melahirkan gagasan bermanfaat bagi sektor perekonomian, khususnya dalam bidang properti. Sebab menurut Ketua DPD, di forum ini terjadi kolaborasi dan pertemuan langsung beberapa entitas dan pemangku kebijakan di sektor keuangan dan perumahan serta pertanahan. (akhir)
