Jakarta, beritalima.com|- Sinergi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memberdayakan masyarakat di pedesaan dengan konsep Green Village.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sepakat memperkuat desa sebagai pusat penguatan ekonomi sekaligus penjaga ekosistem dan ketahanan lingkungan di tingkat lokal.
Dalam pertemuan tersebut di Jakarta (23/1), Sultan mengatakan DPD RI tak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tapi juga aktif mengawal dan memastikan program Presiden yang dijalankan kementerian dapat berjalan efektif hingga menjangkau desa.
“Saya pikir kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan ekologis dan perubahan iklim, oleh karena itu kami berharap kementerian desa bisa berkolaborasi dengan kami untuk membangun desa,” jelasnya.
DPD RI memiliki kekuatan jaringan politik dan representasi daerah yang luas dengan 152 anggota mewakili seluruh provinsi. Potensi tersebut dinilai strategis untuk mendukung Kementerian Desa yang membina lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia.
“Jadi kami sudah merancang sebuah konsep Green Village, dimana DPD dan Kemendes yang mempunyai peran strategis, maka desa bisa diarahkan menjadi pusat pendidikan lingkungan, pelestarian ekosistem, dan ketahanan ekologis,” paparnya.
Inisiatif Green Village sejalan dengan gagasan Green Democracy yang diinisiasi Sultan serta diharapkan dapat disempurnakan melalui pengembangan konsep Green Parliament yang telah dijalankan DPD RI.
Sultan menegaskan konsep Green Village dapat memperkuat sinergi nyata antara DPD RI dan Kementerian Desa mendorong pembangunan desa yang hijau, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan.
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi atas komunikasi dan kolaborasi dari Ketua DPD RI. Ia menilai konsep Green Village sangat relevan untuk mewujudkan desa yang subur, mandiri, dan berdaya saing, termasuk sebagai desa wisata dan desa ekspor.
Menurut Yandri, DPD RI merupakan mitra strategis dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
“Ke depan, saya setuju untuk DPD RI dan Kementerian Desa akan merumuskan secara teknis lokasi dan model Green Village yang terukur dan terarah, dengan pilot project di sejumlah daerah. Program ini diharapkan menjadi contoh nasional sekaligus jejak sejarah pembangunan desa yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” terang Yandri.
Jurnalis: rendy/abri
