Jakarta, beritalima.com| – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat perkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal dan sosialisasi program APBN 2025.
Hal ini didiskusikan dalam Rapat Kerja dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, membahas capaian kinerja APBN 2024, proyeksi program kerja Kementerian Keuangan tahun 2025, serta berbagai isu strategis dalam kebijakan fiskal nasional.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyatakan, meskipun kinerja APBN 2024 menunjukkan hasil positif dengan defisit fiskal terkendali pada 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun (101,4% dari target), terdapat beberapa tantangan yang masih harus diatasi.
Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5%, lebih rendah dari target 5,2% dalam APBN 2024, serta tekanan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.000 per USD.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan hasil pengawasan ke Papua Tengah dan Papua Barat Daya, ditemukan adanya ketimpangan dalam distribusi PNBP serta ketidakjelasan dalam mekanisme bagi hasil untuk daerah.
Sementara Menkeu Sri Mulyani menjelaskan kebijakan fiskal 2025 akan fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. APBN 2025 dirancang dengan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun, dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB atau Rp616,2 triliun.
Program prioritas pemerintahan baru, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan ketahanan pangan, menjadi perhatian utama dalam sinkronisasi anggaran pusat dan daerah.
Beberapa masukan anggota Komite IV DPD RI dan poin penting yang disepakati dalam rapat antara lain: sosialisasi secara terbuka mengenai kriteria dan proses yang digunakan dalam menentukan area efisiensi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan menghindari persepsi negatif dari publik.
Juga mengarahkan hasil penghematan anggaran mendukung program-program prioritas Pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur pedesaan, sehingga perekonomian di daerah tetap tumbuh.
Jurnalis: Rendy/Abri
