KEDIRI, BeritaLima – Sistem pemilihan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menjadi pembahasan yang semakin menarik.
Sejumlah peserta Konferwil berpandangan bahwa sistem AHWA bertentangan dengan ART NU, sehingga apabila dipaksakan hal itu merupakan pemaksaan oleh pihak pihak yang berkepentingan.
Didalam ART NU, Bab XIV Padal 41 Tentang Pemilihan, disebutkan bahwa pemilihan Ketua Tanfidziyah menggunakan musyawarah mufakat dan atau pemungutan suara dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dengan mendapat persetujuan dari Rois Syuriah terpilih.
Pengejawentahan Musyawarah Mufakat oleh panitia SC Konferwil (berbentuk Draft) yaitu dilakukan dengan AHWA maka pemilihan Rais Syuriah dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi. AHWA terdiri dari 7 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah.
Adapun kriteria ulama’ yang dipilih menjadi AHWA yaitu :
1. Beraqidah Aswaja
2. Adil
3. Alim
4. Berintegritas Moral
5. Tawadlu’
6. Berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yg munadzim, muharrik serta wara’ dan zuhud.
Wakil Sekjend PBNU, KH. Masduki Baidlawi menyampaikan bahwa keinginan untuk melakukan penerapan sistem AHWA secara full “itu sah sah saja, akan tetapi tidak boleh bertentangan dg AD/ART, karena mentaati AD/ART adalah kewajiban kita bersama” ujarnya.
Masduki menambahkan “bila dilaksanakan dengan AHWA, itu lebih bagus sehingga suasana pemilihan lebih tenang dan soft landing, tidak ada istilah menang kalah” tandasnya.
“akan tetapi sistem AHWA full untuk Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah bisa terlaksana apabila peserta Konferwil menyepakatinya” Pungkas Kyai Masduki baidlowi diplomatis.
Dihubungi terpisah H. Muslih Hasyim Ketua Ikatan Alumni GP Ansor (IKA Ansor) Jawa Timur, heran dengan penerapan AHWA untuk pemilihan ketua tanfidziyah yang terkesan dipaksakan.
“ini jelas-jelas bertentangan dengan AD/ART NU. Dan cara-cara seperti ini, biasanya dipakai oleh kelompok kepentingan tertentu yang dapat merusak organisasi dan mengandung kepentingan politik.
“Saya harapkan cabang-cabang NU tidak diam, demi kebaikan NU kedepannya” Ujar Muslih yang juga Mantan Sekum KNPI Jawa Timur dilokasi Konferwil.
Muslih menambahkan, “Kan aturannya sudah jelas dalam AD/ART NU, tidak perlulah ada rekayasa dan permainan kotor, Ujar Pengurus IKAPMII Jatim tersebut.
“Saya yakin, kalau ada rekayasa, ini bukan kemauan para masyayikh, tetapi ada intervensi dan kepentingan politik dari luar arena Konferwil,” pungkasnya. (ass, ham, ikb)
