SURABAYA, Beritalima.com|
Sivitas Akademika Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melayangkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataan sikap bertajuk ‘Unair Memanggil’ yang digelar di Halaman Sekolah Pascasarjana Unair tersebut, setidaknya ada 4 poin yang disampaikan.
Pertama, mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
Kedua, mendesak presiden dan aparat negara untuk menghormati dan kemerdekaan atas atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumberdaya alam, karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa.
Ketiga, mendesak penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi atikulasi agregasi, dan pendidikan politik warganegara.
Keempat, mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik.
Prof Hotman Siahaan, sebagai pembaca pernyataan sikap tersebut juga menyerukan agar Presiden Joko Widodo merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta menghentikan upaya melanggengkan politik kekeluargaan.
“Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan Moral ini sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini dalam kerangka negara demokrasi,” tutupnya.
Prof Hotman juga berharap, saat akan mengakhiri pemerintahannya nanti, presiden dapat mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama tersebut.(Yul)
