JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat, drh Slamet mengkritisi rencana Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimpor 3,7 juta ton garam tahun ini.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam webinar nasional yang digelar bidang Tani dan Nelayan DPP PKS dengan ‘Polemik Impor Garam Mau Sampai Kapan?’ mengatakan, luas laut Indonesia sangat membanggakan. “Namun, belum mampu kita banggakan dengan potensi yang mampu kita kelola,” kata wakil rakyat dari Kabupaten dan Kota Sukabumi ini.
Slamet menjelaskan, dari total neraca garam Indonesia, 2,9 juta ton di antaranya berasal dari impor. Alasan Pemerintahan Jokowi melakukan impor ini selalu sama, yakni produk lokal yang dianggap belum memenuhi standar. “Justru di sini seharusnya Pemerintah berperan dengan cara mendorong pengembangan produk dalam negeri,” jelas Slamet.
Dokter hewan lulusan Universitas Udayana, Bali tersebut memaparkan, kebiasaan impor garam ini tidak hanya terjadi 2021. Dalam periode sebelumnya, Indonesia rata-rata mengimpor 2,3 juta ton garam setiap tahunnya. “Impor ini 80 persen dari Australia, 19 persen dari India, sisanya negara lain,” demikian drh Slamet. (akhir)
