LUMAJANG,beritalima.com- Pernyataan kepala sekolah SMP Negeri 2 Lumajang, Drs Subari Mpd yang mengklaim anggaran BOS dinilai tidak mencukupi kebutuhan sekolah dan menyatakan bahwa pihak sekolah masih banyak hutang, mengundang banyak pertanyaan dari komite sekolah, dan pihak dinas pendidikan, (09/05/2019)
Dari pantauan awak media, yang berawal klasifikasi terkait anggaran perpisahan siswa senilai 200 ribu rupiah yang mencuat, bersumber dari sebagian wali murid atas keberatannya terkait anggaran tersebut. Subari menyinggung terkait dana Bos yang dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan kegiatan sekolah. “sekolahan sekarang tidak punya uang mas, memang dana BOS sudah cair mas, tapi masih tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Untuk menutupi kekurangan yang ada, pihak sekolah berhutang dari pihak lain mas. Pihak sekolah masih banyak hutang, sampeyan tulis wis mas, SMP 2 banyak hutangnya”, tegas Subari.
Hariyono selaku ketua komite merasa kaget mendengar pernyataan yang disampaikan awak media saat dikonfirmasi di tempat lain. “hutang yang mana mas, selama ini saya selaku ketua komite tidak pernah diberitahu masalah hutang, akhir-akhir ini nelponpun lho ndhak pernah. Kok sekarang ada kabar punya banyak hutang, terus anggaran itu diperuntukkan untuk apa, kalau dikatakan punya hutang itu ke siapa, harusnya saya sebagai ketua komite diberitahu dan diajak ngomong. Akan saya klasifikasi pihak sekola mas”, ujar Hariyono.
Di ruang kerjanya, Plt kepala dinas pendidikan kabupaten Lumajang, Drs Winadi M Pd saat dikonfirmasi awak media mengatakan, “intinya begini mas, kalau ada kepala sekolah yang mengatakan sekolah banyak hutangnya itu perlu kita teliti dan kita verifikasi. Sebetulnya kalau itu menyangkut anggaran operasional kan sudah ada posnya, baik itu melalui untuk Bosrek maupun Bosda. Rencana kegiatan kan sudah ada, sehingga poin-poin apa yang dilakukan di sekolah sudah ada di dalam RKA,” tutur Winadi.
Masih kata Winadi, “kalau memang kepala sekolah mengatakan anggaran tidak mencukupi, ada kegiatan apa atau ada permasalahan apa. Akan kami telusuri sampai ke komite sekolah, kalau anggaran terlambat bukan berarti tidak ada. Dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada awak media. Terkait informasi bisa dari siapa saja, bisa dari masyarakat, dari komite, dari guru, bahkan bisa dari media. Kita tidak boleh eksklusif terhadap permasalahan, kita harus insklusif”, tambah Winadi.
Memang seharusnya pihak sekolah dengan komite harus selalu transparan dalam hal kegiatan atau masalah anggaran. Semuanya harus melalui musyawarah, dan semuanya menjadi tanggung jawab bersama demi lancarnya peningkatan mutu dan layanan pendidikan, bukan untuk mencari keuntungan sepihak. (Jwo)
