JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dengan adanya ancaman Al Nina di tanah air akhir tahun ini yang berlanjut ke awal tahun depan.
Al Nina adalah perubahan iklim yang terjadi di Samudera Pasifik dan diprediksi akan mengakibatkan anomali cuaca berupa peningkatan curah hujan terjadi di tanah air. Dampak dari anomali cuaca itu adanya ancaman hujan lebat di atas rata-rata dan banjir sehingga terjadi bencana alam lainnya.
Ancaman dari La Nina akhir tahun ini dan awal tahun depan mengundang perhatian anggota Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian (pangan-red) dan Kehutanan, drh H Slamet. “Seharusnya pemerintah bekerjasama dengan BMKG memetakan seberapa besar wilayah yang akan terkena dampak dan mengalami gagal panen. Usaha preventif dan rencana darurat harus disiapkan kalau terjadi musibah itu,” ujar Slamet.
Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat tersebut berharap, itu harus dilakukan dari sekarang dan disiapkan. Karena Kementerian Pertanian (Kementan) tidak cukup hanya melempar tanggungjawab pada penyuluh.
Sebab, ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu karena penyuluh tidak punya resources (sumberdaya) yang memadai untuk bertindak. “Pemerintah juga tidak hanya menuntut pada petani agar ikut asuransi untuk menutupi kerugian yang dialami bila terjadi. Yang paling penting, action dari Pemerintah yang memiliki sumberdaya memadai.”
Sebelumnya, sambung Slamet, dikabarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah melakukan pembekalan kepada penyuluh dalam menghadapi La Nina. Mentan juga dikabarkan menyarankan kepada para petani Indonesia agar mengasuransikan sawahnya.
“Menurut saya, hal ini sama saja SYL ingin lepas tangan dari tanggung jawab dia sebagai pihak Pemerintah yang seharusnya punya wewenang dan tanggungjawab, bukan menyerahkan persoalan hanya pada penyuluh dan petani.”
Lebih jauh dikatakan, seharusnya Kementan bukan lepas tangan tetapi bersama BMKG mengkaji dan menyebutkan daerah-daerah yang akan terkena dampak perubahan iklim. Setelah itu, memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan. “Saya berharap Pemerintah khususnya Kementan harus kerja keras dan cepat, tidak cukup hanya bicara dan memberi saran saja,” demikian drh H Slamet. (akhir)
