JAKARTA, Beritalima.com– Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera ( DPP PKS) kembali melanjutkan safari kebangsaan ke sejumlah partai politik (parpol).
Kamis (13/3) malam, pimpinan PKS bertemu dengan Presiden pertama pilihan rakyat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran DPP Partai Demokrat (PD) di kediaman SBY, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Rombongan dipimpin Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman. Tampak mendampingi Sohibul Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan jajaran DPP PKS, sedangkan SBY sebagai tuan rumah didampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas), Syarif Hasan dan jajaran pimpinan Partai Demokrat.
Menurut Jazuli, pertemuan ini dalam rangka silaturahim kebangsaan, bertukar pikiran tentang permasalahan aktual bangsa, pembelaan terhadap kepentingan rakyat kecil dan bicara arah pembangunan bangsa ke depan.
“Pak SBY pernah memimpin bangsa ini dua periode yang gemilang dengan stabilitas ekonomi dan politik yang baik. PKS juga berada dalam kabinet SBY. Selain nostalgia, kita bahas kondisi aktual bangsa dari perspektif Pak SBY sebagai pemimpin dan negarawan yang bersama Partai Demokrat pernah relatif sukses memimpin bangsa ini,” ungkap Jazuli.
Banyak yang dibahas, lanjut Jazuli, termasuk isu-isu aktual di parlemen seperti kasus Jiwasraya dimana Fraksi PKS dan Demokrat bersepakat untuk mengajukan hak angket, juga soal Omnibus Law, BPJS Kesehatan serta penanggulangan persebaran virus corona.
Pada kesempatan itu, SBY juga bicara tentang perlunya kita menghormati kedaulatan rakyat. Selain itu kita juga bicara seputar Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak 2020 untuk memilih lebih dari 200 kepala daerah.
“Dalam pertemuan itu, kita bersepakat kepentingan rakyat dan nasional harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan politik maupun legislasi. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan dan legislasi yang tidak cermat, tidak tepat, dan cenderung berdimensi jangka pendek dan pragmatis. Demikian juga dalam kontestasi pemilu baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada kita harus hormati betul kedaulatan rakyat,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
