JAKARTA, Beritalima.dom– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengadukan nasib mereka yang tidak bisa memungut dana jasa labuh kapal yang lego jangkar di zona perairan provinsi itu yang mereka nilai mencapai Rp. 140 miliar per bulan karena tidak diberikan lampu hijau Kementerian Perhubungan.
Pengaduan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Arif Fadillah saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (5/2) siang.
Pada kesemaptan itu, La Nyalla didampingi Senator asal Kepri Richard Pasaribu dan Haripinto Tanuwidjaya, Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori. “Kami terus terang mohon dukungan dan bantuan persoalan ini pak ketua,” kata Arif.
Dikatakan, kapal yang lego jangkar di perairan Kepri dalam rangka menunggu jadwal bongkar di Singapura itu berada di dalam area 12 mil laut. Itu artinya, berada di wilayah perairan yang berada dalam otoritas Provinsi.
Namun, pada prakteknya, uang jasa labuhnya ditarik syahbandar di bawah otoritas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kami sudah bersurat berkali-kali kepada Pak Menteri untuk membahas soal ini. Tapi sampai hari ini belum ada respon. Padahal amanat UU No: 30/2014, kami memiliki kewenangan untuk memungut, karena masih dalam zona 0 sampai 12 mil. Itu kewenangan provinsi. Kami minta bantuan DPD RI,” pinta Arif.
Ditambahkan, bagi Kepri dana jasa labuh itu sangat berarti, mengingat perbandingan luasan darat dan lautan di Kepri sangat jauh. Daratan Kepri hanya dua persen, sisanya lautan. “Masak mengharapkan dari pajak kendaraan bermotor yang hanya ada di dua persen daratan kami. Berbeda dengan Jakarta Pak,” pungkas Arif.
Menanggapi aduan itu, La Nyalla berjanji akan memanggil Menteri Perhubungan dan menyampaikan aduan dari Pemprov Kepri. Nanti Pak Richard dan Pak Haripinto bisa melakukan pendalaman soal ini, dan nanti di Jakarta akan kami sampaikan ke Menhub.
“Yang pasti Senator yang ada di daerah bertugas melakukan advokasi untuk kepentingan daerahnya, saya sebagai ketua bertugas mengkoordinasi dan memastikan semua berjalan,” demikian AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
