Malang, beritalima.com| Soal Pembagian Proyek yang diduga dilakukan oleh Bupati Malang untuk anak menantunya, di tengah wabah pandemi covid-19, mendapat respon dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan Direktur Good Governance Activator Alliance (GGAA), Sudarno juga ikut buka suara, terkait hal itu, menurutnya yang seharusnya dalam penentuan pembagian proyek-proyek yang berbasis PL, ada kewenangan OPD untuk menentukan siapa saja pelaksana dari proyek atau program tersebut. Namun, ketika terjadi dugaan monopoli pelaksanaan proyek-proyek tersebut, secara etik hal itu tidak dibenarkan.
“Ya seyogyanya perlu adanya pemerataan bagi pengusaha-pengusaha lokal, untuk memperoleh akses dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, yang diikuti dengan kelengkapan administrasi yang baik tentunya, apalagi di tengah pandemi covid-19 ini, para kontraktor ini butuh sekali pekerjaan,” ungkapnya kepada beritalima.com, Selasa 21/04.
Menurutnya, bila tidak mungkin bersamaan secara keseluruhan, tentu sangat bisa diupayakan untuk bergilir dalam pengerjaan pekerjaan tersebut, tidak elok bila hanya berkutat pada lingkaran itu lagi dan itu lagi.
“Apalagi secara kewilayahan, kab malang merupakan wilayah yang luas dan penduduknya juga banyak,” tandasnya.
Terkait hal itu Bupati Malang HM Sanusi tidak memberi komentar saat dikonfirmasi melalui whatsapp, ditelpon pun tidak ada jawaban.
Selain itu juga, terkait adanya dugaan KKN di lingkungan Pemkab ini, para kontraktor yang biasa mendapatkan jatah proyek di Pemkab Malang merasa geram. Bahkan menurut salah satu rekanan, sebut saja W saat meminta jatah proyek ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) beberapa hari lalu pihak DPUBM melalui Kabidnya menyampaikan bahwa untuk saat ini proyek PL sudah habis.
“Kemarin, saya ke kantor DPUBM Kabupaten Malang tutup, tapi saat saya hubungi salah satu Kabid DPUBM menyampaikan bahwa proyek PL tersebut sudah habis,” kata W kepada beritalimacom.
Selain itu, W menyampaikan bahwa yang lebih parah lagi pada tahun anggaran 2019 lalu, seluruh jatah paket Assosiasi W nihil. Bahkan informasi yang santer berkembang diduga jatah sudah di plot menantu Bupati.
“Tahun 2019 kemarin lebih parah lagi semua proyek dikuasai menantu Bupati Malang, Bahkan setor ke Kabid DPUBM beinisial W antara 15 hingga 17 persen,” tandasnya. [red]
