ILustrasi
KEPULAUAN SULA,beritaLima,com|Masyarakat Kepulauan Kabupaten Sula (Kepsul) Maluku Utara dibuat gerah akibat lambatnya penegakan hukum terkait kasus dugaan pemotongan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang dilakukan oknum Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula dan mengorbankan seluruh kepala Puskesmas Kabupaten setempat.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corpption Watch (HCW) Kepulauan Sula, Abdul Gani Bahri mengharapkan tindakan tegas penegak hukum dalam penuntasan semua bentuk pelanggaran hukum termasuk KKN tanpa pandang bulu.
“Kami berharap kepada pihak kepolisian dan kejaksaan adanya proses pemeriksaan dana BOK di Dinas Kesehatan Kepulauan Sula segera tuntas. Siapa pun pelaku yang terlibat untuk segera diseret ke Meja Hijau,” kata Abdul Gani, Rabu (12/10/22)
Abdul Gani mendesak pihak berwenang untuk segera mengambil keputusan dengan alasan publik sangat menanti muara dari persoalan ini.
“Kami berharap penegak hukum dapat segera memberikan titik terang dan kejelasan dari dugaan pelanggaran yang telah terjadi dan tindakan tegas bagi para pelaku. Jika ada pembiaran, maka akan memungkinkan peristiwa serupa terulang kembali,” tegas
Diketahui, Sejumlah tenaga kesehatan yang bekerja di 13 puskesmas Dinas Kesehatan Kepulauan Sula diduga pemotongan uang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)sebesar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.
Anggaran dana BOK biasanya dicairkan 4 bulan dan ada juga 5 bulan dan disetiap Puskesmas ada pencairan sebesar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta
“Namun hak mereka tersebut dipotong oleh Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, sebesar Rp 50 juta di 12 Puskesmas sedangan untuk Puskesmas Wai Ipa di potong sebesar Rp 100 juta. [dn]
