JAKARTA, Beritalima.com– Roda perubahan zaman berputar cepat dan terbukti ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman. Karena itu, Haluan Negara apakah berbentuk TAP MPR atau UU bakal menjadi keniscayaan bagi Indonesia guna menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinekaan bangsa.
Karena itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menghimbau elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejatinya, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan masa depan yang akan dihadapi generasi muda.
“Esensi GBHN adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang. Maka, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan dan penetapan target semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD),” kata dia, Senin (4/11).
Dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula interes kelompok. Jangan juga rencana amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan sebagai upaya memperbesar otot MPR untuk menjadi lembaga tertinggi kembali. “Urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu,” politisi senior Partai Golkar tersebut.
Menurut Wakil Rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini. GBHN tidak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target.
“China berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas pemimpin China almarhum Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN,” kata dia.
Berpijak kepada Gaige Kaifang itulah China melakukan modernisasi empat pilar, meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi dan pembangunan sektor pertahanan.
Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 90-an, China kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global.
“Draft GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu GBHN haruslah holistik. Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
