JAKARTA, Beritalima.com– ‘Serangan Fajar’ merupakan hal yang selalu berulang pada setiap momen menjelang pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut menjadi persoalan yang mendatangkan frustrasi.
“Isu ini, harus diperjelas atau dituntaskan oleh kandidat presiden dan wakil presiden. Harusnya para calon ini bicara yang agak keras tentang ini,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam program talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema ‘Kejutan OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop untuk Serangan Fajar?’, Selasa (2/4) malam.
Fahri menyebutkan, seorang pejabat di kementerian yang tengah melakukan silaturahmi, kemudian menyerahkan amplop. Bahkan itu disaksikan oleh banyak orang.
“Tindakan pejabat itu bukan suatu tindakan yang terpuji. Betapa tidak luhurnya kita,” sesal inisitor Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu, seraya menilai kalau saat ini banyak pejabat publik memiliki cita rasa atau moral yang rendah.
Wakil rakyat DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menilai, ada dua masalah dalam peristiwa ini yakni money politic dan korupsi politik. Kedua masalah itu menjadi kegagalan sistem yang terjadi saat ini.
“Saya menganggap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti yang dialami politisi Golkar, Bowo Sidik Pangarso merupakan hal-hal yang sudah biasa terjadi. Apalagi terjadi menjelang pemilu,” kata dia.
Fahri juga menceritakan bagaimana rendahnya ‘harga’ anggota Dewan bagi pengusaha di daerah. Kala itu Fahri pernah duduk bersama dalam sebuah acara dan anggota dewan hanya ‘dihargai’ Rp 2,5 juta.
“Di suatu daerah kami duduk dengan asosiasi kopi. Ketuanya berpidato terus membagikan uang Rp 2,5 juta ke anggota DPR. Saya marah, begitu rendah sekali cita rasa menghargai demokrasi, dengan gampang memberikan uang.”
Fahri mengaku, atas peristiwa sempat beradu argumen panjang dengan anggota DPR lain. Namun, Fahri menegaskan jika seorang anggota DPR wajib mengetahui cara keluar dari masalah tersebut. (akhir)
