JAKARTA, Beritalima.com– Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Prabowo-Sandi) melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sabtu (20/4).
BPN meminta agar lembaga penyelenggara dan pengawas pesta demokrasi tersebut mengambil langkah tegas untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.
“Kami minta KPU dan Bawaslu menciptakan Pemilu jujur, adil, mencermati situasi di lapangan setelah Pemilu serta aduan maraknya kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara,” kata Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo kepada awak media di Jakarta, Sabtu (20/4).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan, surat yang dilayangkan ke KPU maupun Bawaslu ditandatangani Ketua dan Sekretaris BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan Hanafi Rais.
Bahkan, kata Hashim, Ketua Tim Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad yang juga anggota Komisi III DPR RI serta Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria sudah bertemu dengan Komisioner Bawaslu.
“Sabtu siang, mereka bertemu dengan Pimpinan KPU untuk menindaklanjuti surat tersebut. Kepada Komisioner KPU dijelaskan tentang temuan 1.200 lebih kasus dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).”
Sementara itu, Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, berdasarkan data terbaru, jumlah kasus dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya hingga Sabtu (20/4) siang 1.261 kasus.
“Pak Hashim katakan ada 1.200 kasus, saya sampaikan perkembangan terkini bahwa per-Sabtu ini diterima 61 kasus dugaan pelanggaran Pemilu sehingga jumlahnya saat ini1.261 kasus,” kata mantan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Dikatakan Ferry, temuan di lapangan terkait dugaan kecurangan itu antara lain manipulasi jumlah suara dan surat suara sudah tercoblos sebelum pemungutan suara.
Politisi senior yang beberapa periode menjadi anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengaku prihatin dengan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang seolah-olah dibiarkan.
“Kami bersyukur KPU dan Bawaslu masih konsisten dengan misisebagai penyelenggara Pemilu karena dugaan kecurangan ini bisa berdampak merontokan moral bangsa,” ucap Ferry.
Berbagai persoalan itu apabila tidak diatasi sejak awal, ungkap Ferry, dipastikan mempengaruhi kualitas Pemilu. “Jangan sampai Indonesia memperoleh pemimpin didapatkan dengan cara tidak benar karena kemenangan akibat kecurangan Pemilu dibiarkan terjadi,” demikian Feery Mursyidan Baldan. (akhir)
